HARIANBANTEN.COM – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam judi online (judol).
Kepala BKPSDM Kota Tangsel, Wahyudi Laksono, menyebut terdapat sekitar 10 ASN yang saat ini mengarah pada dugaan keterlibatan judi online.
Namun, Wahyudi menegaskan informasi tersebut masih dalam proses pendalaman dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih kita dalami nih bener nggak ini judol nih yang bersangkutan gitu, masih kita dalami,” kata Wahyudi saat dikonfirmasi, Rabu, 7 Oktober 2026.
Dugaan tersebut, kata Wahyudi, salah satunya terungkap setelah pihaknya menemukan sejumlah ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.
BKPSDM kemudian melakukan penelusuran terhadap kondisi para ASN tersebut. Dari penelusuran awal, ditemukan persoalan pinjaman online (pinjol) dalam jumlah yang cukup banyak.
“Nah begitu kita cek rupanya ada pinjaman banyak di situ, pinjaman online. Kemudian kita telusuri lagi kenapa dia pinjaman online banyak begitu, ada saja yang celetukan-celetukan kayaknya sih mungkin judol,” ujarnya.
Baca Juga:
DPRD Tangsel Minta ASN yang Terbukti Terlibat Judol Disanksi Tegas
55 PNS Ucap Sumpah Jabatan, Walikota Tangsel Wanti-Wanti Soal Judol
Nestlé dan NBA mengumumkan kemitraan pemasaran internasional jangka panjang
Meski demikian, Wahyudi menyebut dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Pasalnya, aktivitas judi online tidak mudah dideteksi hanya berdasarkan kondisi keuangan maupun informasi yang berkembang di lingkungan kerja.
Menurutnya, keterlibatan ASN dalam judi online menjadi salah satu perhatian serius Pemkot Tangsel.
Karena itu, BKPSDM juga akan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada seluruh ASN mengenai larangan serta dampak aktivitas judi online.
Wahyudi menegaskan, ASN yang nantinya terbukti terlibat judi online dapat dikenakan sanksi kepegawaian. Tingkat sanksi akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.
Sanksi tersebut, kata dia, dapat berupa hukuman ringan hingga hukuman berat. Dalam kondisi tertentu, sanksi bahkan dapat berujung pada pemberhentian sebagai ASN.
“Yang berat itu bisa pemberhentian ya. Kemudian pencopotan jabatan gitu. Kalau yang sedang itu ada penundaan pangkat bisa ya,” jelasnya.
Ia menambahkan, berat-ringannya sanksi juga akan mempertimbangkan kekuatan bukti serta dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
“Tapi nanti dilihatlah berapa menguatkan bukti, kemudian berimbas kelompok atau banyak orang, nah itu bisa berat itu,” pungkas Wahyudi.
