Pemilihan Ketua KONI Tangsel Dipertanyakan, Cabor Angkat Suara Jelang Akhir Masa Kepengurusan

Harian Banten -Menjelang berakhirnya masa kepengurusan KONI Kota Tangerang Selatan periode saat ini, suasana Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) yang seharusnya menjadi momentum regenerasi justru diwarnai tanda tanya besar. Hingga kini, Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang bertugas menyiapkan proses pemilihan ketua baru belum mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi.

Padahal, waktu terus berjalan, dan Musorkot dijadwalkan berlangsung pada November. Dengan masa jabatan pengurus KONI Tangsel yang segera habis, banyak cabor mulai merasa gelisah. Mereka menilai, tanpa SK TPP, proses pemilihan ketua baru bisa terhambat dan tidak lagi sesuai mekanisme organisasi.

Dari Cabor Kick Boxing, Medi terang-terangan menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah resmi bila tidak ada kepastian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau belum ada kejelasan, kami akan berkirim surat resmi, baik secara lisan maupun tertulis,” tegasnya.

Nada serupa datang dari Nasrullah, perwakilan Cabor Tenis Meja. Ia menilai SK TPP seharusnya sudah dirilis sejak jadwal Musorkot ditentukan.

“Kalau Musorkot sudah dijadwalkan, SK TPP itu harusnya sudah keluar. Idealnya begitu,” ujarnya.

Beberapa cabor lain seperti Kurash, Arung Jeram, Barongsai, Gateball, Hocky, Woodball, hingga Angkat Besi juga menyuarakan hal yang sama. Mereka khawatir keterlambatan ini bukan sekadar administratif, tetapi bisa mengganggu legitimasi pemilihan ketua KONI Tangsel yang baru.

Aji Ekawarman dari Cabor Tarung Derajat mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan Musorkot semakin dekat, sementara SK masih belum terlihat.

“Keadaannya sudah mendesak. Musorkot tinggal hitungan minggu, bukan bulan,” ujarnya.

Hairul dari Cabor Panjat Tebing menekankan pentingnya SK TPP dari sisi tata kelola organisasi.

“Penerbitan SK ini penting, bukan hanya soal prosedur, tapi soal kepastian hukum dan akuntabilitas,” katanya.

Di tengah desakan tersebut, Wakil Sekretaris KONI Tangsel, Salman Al Farisi, merespons bahwa secara prinsip, SK memang seharusnya diterbitkan jika tim sudah dibentuk melalui rapat dan pleno internal.

“Kalau sudah dibahas dan diplenokan, ya memang harus di-SK-kan agar TPP bisa bekerja sesuai aturan,” ujarnya.

Kini, sorotan para insan olahraga tertuju kepada KONI Tangsel. Dengan masa jabatan yang segera berakhir dan waktu menuju Musorkot semakin sempit, kejelasan SK TPP menjadi krusial. Bukan hanya demi kelancaran pemilihan ketua baru, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas KONI Tangsel sebagai lembaga tertinggi olahraga di tingkat kota.