HARIANBANTEN.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam momentum Pilkada. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui penyebab banyaknya masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.
Anggota KPU Kota Tangsel, Heni Lestari mengatakan, evaluasi dilakukan menggunakan data Pilkada 2024. Pasalnya pada momentum tersebut tingkat partisipasi pada pemilihan kepala daerah cenderung lebih rendah dibandingkan Pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi dilakukan dengan menemui masyarakat secara langsung untuk menggali alasan, pengalaman, hingga kritik terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
“Kenapa kami mengambil data Pilkada, karena untuk pemilihan kepala daerah tingkat partisipasinya menurun dibandingkan pemilu,” kata Heni, Rabu, 12 Agustus 2026.
Baca Juga:
Pengalihan PPPK ke Pusat Berpotensi Ringankan Beban APBD
Giti Tire Sukses Antar “VW ID.Buzz World Tour” Raih Rekor Dunia
Menurut Heni, KPU tidak ingin hanya melihat persoalan tersebut dari data yang dimiliki penyelenggara. Suara masyarakat, termasuk mereka yang tidak datang ke TPS, dinilai penting untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
“Harapannya, sosialisasi ini menjadi bentuk evaluasi kami. Kami bertemu langsung dengan warga masyarakat dan mereka dapat menyampaikan masukan, kritik dan saran untuk perhelatan demokrasi ke depannya,” katanya.
Baca Juga:
340 Pesilat Cilik Ramaikan Bocil Championship IV Tangsel, Atlet Nasional Ikut Beri Motivasi
Dari evaluasi sementara, KPU Tangsel menemukan sejumlah faktor yang diduga memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.
Salah satunya berkaitan dengan data pemilih. Terdapat warga yang sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi tidak dapat ditemui saat proses pemungutan suara.
“Data pemilih yang terdaftar di DPT tidak dapat ditemui,” jelas Heni mengenai salah satu temuan sementara KPU Tangsel.
Kekecewaan terhadap pemerintah juga muncul dalam masukan masyarakat. Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu alasan sebagian warga memilih tidak datang ke TPS.
Selain itu, minimnya informasi mengenai pasangan calon turut menjadi perhatian. Kurangnya sosialisasi dari para calon dinilai dapat memengaruhi pengetahuan dan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
Di sisi lain, kesibukan pekerjaan menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Sebagian warga yang memiliki pekerjaan harian tetap harus bekerja pada hari pemungutan suara sehingga tidak sempat datang ke TPS.
Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) juga masuk dalam evaluasi KPU. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi antusiasme masyarakat.
“Pemilihan suara ulang menyebabkan partisipasi menurun,” ujarnya.
Faktor lain yang ditemukan adalah penggabungan TPS di kawasan perumahan dan permukiman. Perbedaan karakteristik lingkungan pemilih dinilai dapat membuat sebagian warga enggan datang ke TPS.
“Gabungan TPS perumahan dan pemukiman sehingga ada keengganan salah satunya datang ke TPS,” ungkapnya.
Meski sejumlah faktor telah teridentifikasi, Heni menegaskan evaluasi belum berakhir. KPU Tangsel masih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, kritik, maupun masukan mengenai Pilkada 2024.
“Sementara ini kami masih terus menerima masukan dari masyarakat,” pungkas Heni.
Masukan tersebut nantinya menjadi bahan KPU Tangsel dalam menyusun strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Harapannya, evaluasi tidak sekadar mencatat alasan warga tidak datang ke TPS, tetapi juga melahirkan langkah konkret agar semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses demokrasi pada pemilihan berikutnya.
