Kemajuan Singapura sering menjadi pembanding bagi Indonesia. Tanpa kekayaan alam sebesar Indonesia, Singapura membangun kekuatan melalui perdagangan, pelabuhan, jasa keuangan, dan investasi global. Sementara itu, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masih menghadapi persoalan klasik: bagaimana mengubah kekayaan nasional menjadi kesejahteraan yang merata?

Persoalannya bukan sekadar siapa yang menguasai sumber daya, melainkan siapa yang menikmati hasilnya.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat jelas: kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, upaya pemerintah memperkuat kendali negara atas sumber daya strategis memiliki tujuan penting. Namun, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: penguasaan negara tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat.

Negara bisa meningkatkan penerimaan, memperluas kendali atas perusahaan strategis, dan mendorong hilirisasi. Namun, semua itu belum cukup jika upah masyarakat tidak membaik, lapangan kerja berkualitas terbatas, harga kebutuhan pokok terus menekan, dan keuntungan ekonomi tetap terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jika keuntungan hanya berpindah dari oligarki swasta ke kelompok elite yang memiliki akses terhadap kekuasaan, perubahan tersebut hanya mengganti pemain, bukan memperbaiki sistem. Nasionalisme ekonomi pun berisiko menjadi slogan yang tidak menyentuh kehidupan masyarakat.

Kedaulatan ekonomi bukan tentang seberapa besar aset dikuasai negara, melainkan seberapa luas manfaatnya dinikmati rakyat.

Dua Tahun Prabowo dan Ujian Pemerataan

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo pada Oktober 2026, tantangannya semakin nyata. Pemerintah harus menjalankan agenda besar penguasaan sumber daya alam oleh negara sekaligus memastikan dampak ekonominya dirasakan masyarakat luas. Dua agenda ini tidak bisa dipisahkan: keberhasilan mengendalikan kekayaan nasional harus diikuti keberhasilan mendistribusikan manfaatnya.

Persoalannya, perubahan struktur ekonomi membutuhkan waktu, sementara kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama. Rakyat menilai pemerintah bukan hanya dari visi jangka panjang, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan hari ini: harga pangan, kesempatan kerja, pendapatan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Penurunan kepuasan publik menjadi sinyal yang patut diperhatikan. Survei SMRC pada 1–10 Oktober 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebesar 44,5%, sementara 53,4% responden menyatakan kurang puas atau tidak puas. Angka ini turun dibandingkan tingkat kepuasan 81,2% pada November 2025.

Temuan tersebut tidak otomatis berarti masyarakat menolak agenda kedaulatan ekonomi. Namun, hal itu menunjukkan bahwa tujuan kebijakan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah merupakan dua hal berbeda. Masyarakat dapat mendukung pengelolaan sumber daya untuk kepentingan nasional, tetapi tetap kecewa jika dampaknya belum terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Sentimen negatif di media sosial juga menjadi sinyal yang perlu diperhatikan. Percakapan digital memang tidak mewakili seluruh masyarakat, tetapi dapat mengungkap persoalan yang dirasakan publik, mulai dari daya beli hingga pelayanan pemerintah. Kritik tersebut tidak cukup dijawab dengan memperbaiki komunikasi atau memperbanyak narasi keberhasilan. Pemerintah perlu membuktikan bahwa masalah yang dikeluhkan benar-benar ditangani.

Di sinilah tantangan terbesar pemerintah: memastikan agenda besar negara tidak berhenti sebagai pertarungan antarelite. Narasi melawan dominasi modal akan kehilangan daya meyakinkan jika rakyat hanya menjadi legitimasi politik, sementara manfaat ekonomi tetap terkonsentrasi pada kelompok terbatas.

Indonesia tidak perlu meniru Singapura secara utuh, apalagi memandang semua investasi asing sebagai ancaman. Yang perlu dibangun adalah kemampuan menangkap nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri nasional, menciptakan pekerjaan berkualitas, serta memastikan pengelolaan kekayaan negara transparan dan akuntabel.

Momentum Perubahan Sekaligus Peringatan

Pemerintahan Prabowo masih memiliki peluang untuk membuktikan bahwa penguasaan sumber daya alam oleh negara dapat menjadi fondasi bagi pemerataan kesejahteraan. Kuncinya terletak pada keberanian mengukur keberhasilan melalui hasil yang konkret: peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan ekonomi yang lebih luas, layanan publik yang lebih baik, dan distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil.

Dua tahun pertama seharusnya menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa agenda besar negara bukan sekadar perubahan kepemilikan, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan rakyat. Semakin kuat kendali negara atas kekayaan strategis, semakin besar pula tuntutan publik agar pengelolaannya transparan, produktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Peluangnya masih terbuka: Indonesia dapat membangun kedaulatan ekonomi yang kuat sekaligus menyejahterakan rakyatnya. Namun, peringatannya juga jelas: jika kekayaan negara terus bertambah sementara kesejahteraan rakyat tidak ikut meningkat, legitimasi agenda besar itu akan semakin sulit dipertahankan.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai pemerintahan ini hanya dari seberapa besar kekayaan alam berhasil dikuasai, tetapi dari seberapa jauh kekayaan tersebut mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Penulis: Abdul Rohman (Pengamat Media Sosial)