Harian Banten – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tangerang Selatan mendorong Pemerintah Kota Tangsel agar menjalankan kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan prinsip meritokrasi yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Tangsel, Muthmainnah, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Tangsel dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (19/6/2025).
Muthmainnah menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, penempatan jabatan di lingkungan Pemkot Tangsel harus didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan kinerja ASN, bukan karena kedekatan personal atau kepentingan politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam konteks pertanggungjawaban APBD, penting bagi kita memastikan bahwa birokrasi dikelola oleh SDM yang tepat di posisi yang tepat. Mutasi harus dilakukan berdasarkan prinsip merit, bukan like and dislike,” ujar Muthmainnah yang juga Ketua DPC PKB Tangsel ini.
Ia menambahkan, sistem merit akan mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Fraksi PKB juga mendorong agar proses mutasi dan promosi jabatan dilakukan secara terbuka dan mengacu pada sistem penilaian kinerja yang terukur.
“Kami mendukung langkah-langkah perbaikan birokrasi, namun harus ada jaminan bahwa proses tersebut bebas dari intervensi non-profesional. ASN harus dilindungi hak kariernya, dan publik pun harus mendapat pelayanan terbaik dari aparatur yang kompeten,” tegasnya.
Fraksi PKB akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan SDM di lingkup Pemkot Tangsel, termasuk mendorong optimalisasi peran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) serta memastikan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berjalan dengan baik.
