60 Kabupaten Kota Minati SISGITA, Inovasi Sistem Pajak Milik Tangsel

- Pewarta

Senin, 21 September 2026 - 16:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANBANTEN.COM – Sebanyak 60 kabupaten dan kota di Indonesia minat menerapkan inovasi perpajakan milik Tangerang Selatan (Tangsel) yaitu Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA).

 

Puluhan kepala daerah maupun perwakilannya mendatangi Puspemkot Tangsel untuk menekan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk mereplikasi sistem tersebut, Senin (21/9).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Hari ini dilaksanakan kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama. Jadi ada dua produk hukum, MoU antara saya sebagai kepala daerah dengan para kepala daerah yang lain, yang diundang 60 daerah,” kata Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, Senin, 21 September 2026.

 

Benyamin menjelaskan, SISGITA merupakan sistem yang menggabungkan antara peta objek pajak milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan peta induk bidang milik Badan Pertahanan Nasional (BPN).

 

“Nah dua ini digabungkan menjadi satu sehingga yang diperoleh adalah akurasi data terkini. Baik luas tanah, volume tanah, maupun yang nanti ke depan termasuk bangunannya,” tuturnya.

 

Dengan adanya sistem itu, maka nilai objek pajak bisa diklasifikasikan secara detail dan rinci. Nantinya lahan yang sudah dipecah atau sudah dibuat bangunan juga akan terdata secara lengkap.

 

Benyamin mengungkapkan, kedepannya sistem itu akan kembali dikembangkan menjadi tampilan tiga dimensi. Sehingga klasifikasi lahan dapat diukur dengan maksimal.

 

“Jadi ke depan kami akan melakukan pengembangan dengan sistem tiga dimensi (3D)-nya, supaya terukur juga berapa luas bangunan, volume bangunan, panjang kali lebar kali tinggi yang terkini berapa. Bahkan BPN punya sampai luas ruangannya, di dalam ruangannya itu ada ruang-ruangan apa saja, itu bisa kita ketahui,” ungkapnya.

 

“Jadi ini semata-mata untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, termasuk masyarakat pemilik lahan, pemilik sertifikat itu sendiri. Bagi pemerintah daerah, akurasi data ini menjadi sangat penting sekali untuk melakukan banyak hal,” pungkasnya.

Berita Terkait

Pemkot Tangsel Desak PT APS Penuhi Tuntutan Kompensasi Warga Serpong Lagoon
Dikelola Perseroda PITS, Tarif Air Bersih di Serpong Lagoon Dipastikan Lebih Mahal
BUMD PITS Mulai Sosialisasi Rencana Distribusi Air Bersih ke Warga Serpong Lagoon
Mangkir dari DPRD, KONI Tangsel Berdalih Rapat Porprov Seharian
Polresta Bandara Soetta Bongkar Rumah Industri Tembakau Sintetis di Depok, 3 Orang Ditangkap
Voli Pasir Jadi Cabor Pertama Porprov VII Banten di Tangsel, Libatkan 26 Tim Dari 7 Daerah
Romelih Jadi PAW Almarhum Gus Andi di DPRD Tangsel
Kejari Tangsel Musnahkan Barang Bukti dari 70 Perkara, Ada Sabu hingga Senjata Tajam

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 19:01 WIB

Pemkot Tangsel Desak PT APS Penuhi Tuntutan Kompensasi Warga Serpong Lagoon

Rabu, 11 November 2026 - 17:55 WIB

Dikelola Perseroda PITS, Tarif Air Bersih di Serpong Lagoon Dipastikan Lebih Mahal

Rabu, 11 November 2026 - 14:54 WIB

BUMD PITS Mulai Sosialisasi Rencana Distribusi Air Bersih ke Warga Serpong Lagoon

Selasa, 10 November 2026 - 20:51 WIB

Mangkir dari DPRD, KONI Tangsel Berdalih Rapat Porprov Seharian

Selasa, 10 November 2026 - 17:30 WIB

Polresta Bandara Soetta Bongkar Rumah Industri Tembakau Sintetis di Depok, 3 Orang Ditangkap

Berita Terbaru