HARIANBANTEN.COM – PT Arfa Putra Soegama (APS) selaku perusahaan yang sudah mengelola Water Treatment Plant (WTP) selama 11 tahun di perumahan Serpong Lagoon, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ternyata tidak mengantongi izin.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II DPRD Tangsel, warga Serpong Lagoon, dan perwakilan PT APS di gedung DPRD Tangsel, Kamis (12/11).
“Mereka pertama punya WTP, tapi tidak ada izin,” kata anggota DPRD Tangsel dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Jonis, kepada awak media, Kamis, 12 November 2026.
Baca Juga:
Oceanpayment Perkenalkan OP Link untuk Pembayaran QR Lintasnegara di SFF 2026
Geotab Luncurkan GO Anywhere Plus untuk Pantau Aset Operasional dan Kendaraan di Indonesia
COMAU KEMBALI RAIH PENGHARGAAN “NIO QUALITY PREMIUM PARTNER” UNTUK KEDUA KALINYA
Rizki mengungkapkan, ketika tanya kenapa sudah 11 tahun tapi belum memiliki izin, pihak perusahaan berdalih bahwa itu sedang diproses.
“Alasannya sedang berproses. Saya bilang 11 tahun berproses enggak selesai kenapa? Enggak mungkin enggak selesai,” tegasnya.
Baca Juga:
Goldwind Rayakan Satu Dekade di Vietnam dan Paparkan Visi A³nergy dalam Annual Client Day 2026
Mitrade Foundation Rayakan Tahun Pertama Lewat Empat Kemitraan Komunitas di Asia Pasifik
Dalam RDPU itu Rizki juga menyoroti tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang dihasilkan akibat air tercemar yang didistribusi ke warga.
Rizki menyebut, hingga saat ini tuntutan kompensasi yang diminta warga tak kunjung dipenuhi oleh perusahaan.
Padahal Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, telah meminta pemberian kompensasi ganti rugi harus dilakukan paling lambat tiga hari setelah audiensi pada Rabu (21/10) lalu.
Baca Juga:
Pemkot Tangsel Desak PT APS Penuhi Tuntutan Kompensasi Warga Serpong Lagoon
Dikelola Perseroda PITS, Tarif Air Bersih di Serpong Lagoon Dipastikan Lebih Mahal
BUMD PITS Mulai Sosialisasi Rencana Distribusi Air Bersih ke Warga Serpong Lagoon
“Mua mereka seperti menghambat ganti rugi pengobatan warga yang sakit. Pak Wakil Walikota menginstruksikan tiga hari, tapi baru hari ini katanya mau dibayar,” ungkapnya.
Rizki menegaskan, oleh karena itu Komisi II akan memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar segera tanggung jawab dengan memenuhi tuntutan warga.
“Itu lagi dibahas sama Rizki (Ketua Komisi II DPRD Tangsel, red) hari ini, minta tuntutan warga dipenuhi, wajib itu,” pungkasnya.










