“Kuping Budek, Mata Buta!” – Wagub Banten Tegur Bupati Soal TPA Bangkonol

Harian Banten– Polemik Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkonol di Kabupaten Pandeglang semakin memanas. Aksi protes warga yang memblokade akses menuju lokasi pembuangan sampah tersebut menuai reaksi keras dari Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah. Ia langsung memerintahkan Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, untuk terjun mengecek kondisi di lapangan.

Instruksi itu disampaikan pada Selasa (12/8) usai Dimyati menerima laporan dan keluhan warga. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mendengar dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, bukan malah mengabaikannya.

“Saya tadi sudah perintahkan bupati untuk on the spot cek. Jadi aspirasi masyarakat itu jangan dilihat sebelah mata. Kuping budek, jangan mata buta. Aspirasi masyarakat keinginannya apa, datangi, cek,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai mantan Bupati Pandeglang dua periode dan juga Kakak Kandung Bupati Pandeglang, Dimyati paham betul bahwa masalah sampah kerap menjadi pemicu ketegangan sosial. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus selaras dengan kehendak warga, terlebih jika menyangkut isu lingkungan.

“Jangan sampai ada persoalan atau permasalahan yang tidak dikehendaki masyarakat,” tambahnya.

Kronologi Konflik

Kisruh TPA Bangkonol mulai mencuat pada awal Agustus 2025 ketika puluhan warga Desa Bangkonol menutup jalan menuju TPA. Mereka menolak rencana pembuangan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke Pandeglang.

Warga beralasan, volume sampah di TPA Bangkonol sudah melebihi kapasitas. Kondisi ini memicu bau menyengat, potensi pencemaran air tanah, dan ancaman kesehatan bagi penduduk sekitar. Penambahan kiriman sampah dari luar daerah dikhawatirkan akan memperburuk situasi.

Aksi penutupan jalan yang dilakukan warga sempat membuat operasional TPA terhenti. Situasi memanas ketika truk-truk pengangkut sampah dari luar daerah mencoba masuk namun dihadang oleh massa.

Potensi Dampak

Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, setidaknya ada tiga dampak besar yang mungkin terjadi:

1. Kerusakan lingkungan – Peningkatan volume sampah tanpa pengelolaan memadai dapat memperparah pencemaran air tanah dan udara.

2. Ketegangan antardaerah – Kebijakan membuang sampah dari Tangsel ke Pandeglang berpotensi menimbulkan gesekan hubungan antar pemerintah daerah.

3. Gangguan pelayanan publik – Penutupan akses TPA akan membuat proses pengelolaan sampah di Pandeglang terganggu, yang ujungnya berdampak ke kebersihan kota.

Langkah Pemerintah

Perintah Wagub Banten kepada Bupati Pandeglang menjadi sinyal bahwa pemerintah provinsi tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Tinjauan langsung diharapkan menghasilkan solusi yang adil, mengakomodasi warga, sekaligus menjaga hubungan baik dengan daerah lain.

Publik kini menunggu tindak lanjut Bupati Pandeglang usai instruksi tersebut. Masyarakat berharap keputusan yang diambil akan berpihak pada kepentingan warga dan kelestarian lingkungan, bukan sekadar kompromi politik.