HARIANBANTEN.COM – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengusulkan agar pemerintah tidak hanya menggratiskan seragam khas seperti batik dan olahraga kepada para siswa, melainkan harus seluruh seragam.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel, Adi Surya mengatakan, kebijakan itu memang langkah awal yang baik, namun belum cukup untuk meringankan beban masyarakat secara signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Idealnya ke depan seluruh jenis seragam termasuk seragam utama juga harus digratiskan,” kata Adi Surya ketika dikonfirmasi, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurutnya langkah menggratiskan seluruh seragam sekolah bisa dilakukan secara bertahap.
Baca Juga:
Target Juni 2026 Belum Tercapai, Pembebasan Lahan TPA Cipeucang Masih Tertunda
Paspor yang Berserakan di Halte Tangsel Dipastikan Hanya Sampul, Milik Jemaah Haji Tangsel
AGIBOT Gelar APC 2026 di Indonesia, Percepat Implementasi AI Berwujud Fisik di Pasar Lokal
“Ini harus diupayakan secara bertahap agar keadilan sosial dalam pendidikan benar-benar terasa,” ujarnya.
Adi mengungkapkan, selain memperluas pemberian seragam, terdapat masalah lain yang harus menjadi konsentrasi Pemkot Tangsel yaitu soal ketepatan sasaran penerimaan bantuan.
Baca Juga:
AICPA dan CIMA Luncurkan Rise2040
Pemkot Serang Siapkan Perda Lebih Keras untuk THM dan Miras
Sindikat Curanmor di Tangerang Kebongkar, 5 Pelaku Ditangkap
Ia mendesak pemerintah daerah untuk memperbaiki metode kategorisasi siswa tidak mampu. Menurutnya, mengandalkan data Desil kemiskinan yang ada saat ini seringkali tidak akurat dan memicu salah sasaran di lapangan.
Oleh karena itu ia minta Pemkot Tangsel melakukan verifikasi faktual yang mencerminkan kondisi riil di masyarakat.
Menurutnya langkah itu perlu dilakukan untuk memastikan anggaran daerah benar-benar tersalurkan kepada anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan.
“Jangan sampai siswa yang benar-benar membutuhkan justru terlewat hanya karena kendala administratif data Desil yang belum diperbarui,” tegasnya.
“Petugas di lapangan harus melihat kondisi nyata keluarga siswa. Validasi yang kuat adalah kunci agar program yang baik ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” pungkasnya.
Sebelumnya Pemkot Tangsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) akan menggratiskan seragam khas sekolah bagi siswa sekolah negeri mulai tahun ajaran 2026.
Nantinya seragam khas akan disediakan oleh pemerintah melalui APBD dengan skema penganggaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Di BOS seragam itu sudah jelas skemanya, apa saja yang akan di-cover sama APBD. Ya ini cuma nanti tinggal penganggaran disetujui di dana BOS, semoga perubahannya sudah bisa dipergunakan,” kata Kepala Dindikbud Tangsel, Deden Deni, Selasa, 2 Juni 2026.
Nantinya seragam khas yang ditanggung oleh pemerintah terdiri dari seragam batik dan olahraga.
“Seragam yang khas saja. Seragam itu kan ada baju olahraga, baju batik,” pungkasnya.
