Harian Banten– Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat lonjakan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 menjadi Rp5,008 triliun, naik sebesar Rp13,7 miliar dari sebelumnya.
Kenaikan paling besar terjadi pada pos belanja pegawai, yang melonjak hingga Rp135,69 miliar, dari sebelumnya Rp1,459 triliun menjadi Rp1,594 triliun, atau naik 9,30 persen. Dengan demikian, belanja pegawai kini menyedot sekitar 31,85 persen dari total APBD-P Tangsel 2025.
“Belanja Pegawai, semula dianggarkan Rp1.459.054.045.015,87 bertambah sebesar Rp135.690.371.320,21 menjadi sebesar Rp1.594.744.416.336,08 (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah delapan sen) atau mengalami kenaikan sebesar 9,30 persen,” jelas Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, dalam pidato pengantar APBD-P 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Tangsel hanya memperoleh anggaran sebesar Rp21 miliar. Anggaran ini terbilang kecil dibanding beban kerja Dinsos yang menangani berbagai program kemanusiaan, mulai dari bantuan sosial untuk warga miskin, layanan disabilitas, penanganan korban bencana, hingga pemberdayaan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik, Miftahul Adib, menilai lonjakan belanja pegawai menjadi persoalan serius. Ia khawatir kondisi ini akan membebani keuangan daerah sekaligus mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan serta pelayanan publik yang lebih menyentuh kebutuhan warga.
“Pertama, tentu hal ini membebani keuangan daerah. Banyak kebijakan pembangunan, akselerasi pemenuhan kebutuhan publik akhirnya berkurang. Harusnya ini menjadi pencermatan stakeholder terkait. Kadang-kadang memang tekanan politis membuat hal ini selalu berulang,” kata Adib yang juga Direktur Kajian Politik Nasional (KPN).
Adib juga menyinggung perlunya efisiensi belanja pegawai, dengan mencontohkan langkah berani negara lain seperti Vietnam, yang mampu memangkas birokrasi demi efisiensi anggaran.
“Efisiensi itu harusnya masuk ke tataran belanja pegawai. Kenapa tidak bisa efisiensi soal ini? Vietnam berani memecat pegawai negeri ribuan orang. Itu tandanya mereka bergerak lebih jauh. Apalagi sekarang banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dengan teknologi, jadi harusnya bisa dipersingkat. Harusnya bisa efisiensi segala hal,” ujarnya.
Sementara itu, dari catatan Redaksi Harian Banten, diketahui dalam APBD Tangsel 2025 anggaran pada Dinas Sosial hanya Rp21 miliar . Hal ini menunjukkan kesenjangan prioritas. Ia mengingatkan bahwa APBD seharusnya berpihak pada kebutuhan dasar rakyat, bukan hanya habis untuk membayar pegawai.
Walau belanja pegawai Tangsel masih dalam kisaran rata-rata nasional (25–35 persen), porsi mendekati 32 persen dinilai cukup tinggi. Banyak pihak mendesak Pemkot Tangsel menata ulang prioritas anggaran agar APBD tidak habis hanya untuk gaji pegawai, sementara kebutuhan masyarakat justru terpinggirkan.
