HARIANBANTEN.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2027 disetujui sebesar Rp5,2 triliun.
Jumlah itu disetujui setelah DPRD bersama Walikota Tangsel menggelar rapat Paripurna di gedung DPRD Tangsel, Rabu (18/11).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Total jumlahnya kurang lebih Rp5,2 triliun,” kata Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, kepada awak media, Rabu, 18 November 2026.
Benyamin memastikan, dalam APBD 2027 alokasi belanja wajib atau spending mandatory pada bidang pendidikan, kesehatan, hingga belanja pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Yang berikutnya bahwa seluruh mandatory spending belanja wajib itu sudah kita penuhi ya,” tuturnya.
Dalam postur APBD 2027, pendapatan Kota Tangsel ditetapkan sebesar Rp4,7 triliun, dimana lebih dari Rp3 triliunnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara sekitar Rp1,3 triliun diperoleh dari pendapatan transfer.
Baca Juga:
Rano Alfath Tolak Pemindahan Badak Jawa, Minta Pemerintah Perkuat Habitat Ujung Kulon
Korban Persetubuhan Sopir Odong-Odong di Ciputat Alami Depresi, Hampir Bunuh Diri
“Nah ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2027 bisa kita tetap jaga dengan kemandirian fiskal yang sangat tinggi,” terangnya.
Benyamin mengungkapkan, pada tahun 2027 mendatang, beberapa prioritas pembangunan masih fokus pada sektor pendidikan dan infrastruktur.
Khusus untuk pendidikan, lanjutnya, Pemkot Tangsel berencana akan membangun dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ditetapkan.
Benyamin menyebut, kesepakatan APBD 2027 ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur Banten untuk dievaluasi dan selanjutnya akan disepakati menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Baca Juga:
Ahmad Fauzi Soroti Masa Depan Ujung Kulon, dari Nasib Badak Jawa hingga Isu Wilayah Pertambangan
Anak Kandung Korban Persetubuhan Sopir Odong-Odong di Ciputat Hamil 6 Bulan
Pemkot Tangsel Rekomendasikan Pasar Cimanggis Dibongkar, Eksekusi Terkendala Biaya
“Setelah ini akan dilaporkan kepada pak Gubernur untuk mendapatkan evaluasi dan setelah evaluasi dibahas kembali dengan DPRD nanti akan menjadi peraturan daerah,” pungkasnya.









