HARIANBANTEN.COM – Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Moh. Rano Alfath menolak rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Ia justru meminta pemerintah mengutamakan perlindungan badak Jawa beserta habitat aslinya di Ujung Kulon daripada mengambil risiko melalui pemindahan satwa langka tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pemindahan badak Jawa berpotensi mengancam keselamatan satwa, terutama apabila kelayakan habitat tujuan belum dibuktikan melalui kajian ilmiah.
“Saya tegas menolak pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Perkuat perlindungan di Ujung Kulon, jangan pertaruhkan keselamatan satwa ini,” ujar Rano, Rabu, 18 November 2026.
Ia menjelaskan, proses pemindahan satwa liar memiliki sejumlah risiko, mulai dari penangkapan, pengangkutan hingga adaptasi di lingkungan baru. Karena itu seluruh tahapan harus diperhitungkan secara matang.
Rano menegaskan, keberadaan setiap individu badak Jawa sangat penting untuk menjaga keberlangsungan spesies yang kini terancam punah.
Baca Juga:
Lansia Tewas Tertabrak Mobil Saat Nyebrang di Pagedangan Tangerang
Sopir Odong-Odong di Ciputat Ditetapkan Tersangka, Terancam Penjara 12 Tahun
Bayi Meninggal Usai Lahir, RS Swasta di Tangerang Disomasi Dugaan Malpraktik
“Kalau habitat tujuannya belum terbukti layak, jangan dipaksakan. Setiap individu badak Jawa sangat berharga bagi kelangsungan spesiesnya,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itupun juga mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan konservasi.
Ia merujuk Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurutnya, ketidakpastian ilmiah mengenai kelayakan habitat baru harus menjadi pertimbangan sebelum keputusan pemindahan diambil.
Selain itu, Rano mengacu pada Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan.
“Negara punya tanggung jawab menjaga kelestarian badak Jawa beserta ekosistemnya. Kebijakan konservasi harus menjamin keselamatan satwa dan perlindungan habitat,” katanya.
Ia turut menyinggung Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Ketentuan tersebut, menurut Rano, menjadi salah satu landasan untuk menjaga keutuhan kawasan pelestarian alam dari aktivitas yang berpotensi mengubah kondisi ekosistem.
Sebagai alternatif, ia mendesak pemerintah meningkatkan patroli keamanan, memperbaiki pengelolaan habitat, memperkuat pemantauan populasi, serta menindak tegas praktik perburuan dan perdagangan satwa dilindungi.
Menurutnya, konservasi badak Jawa harus difokuskan pada penguatan perlindungan di habitat asli, bukan melalui pemindahan yang kelayakannya belum teruji.
“Badak Jawa adalah kebanggaan Banten dan kekayaan hayati Indonesia. Sikap saya jelas, menolak pemindahan ke Alas Purwo. Pemerintah harus fokus menjaga badak tetap aman dan lestari di Ujung Kulon,” pungkasnya.
Baca Juga:
Korban Persetubuhan Sopir Odong-Odong di Ciputat Alami Depresi, Hampir Bunuh Diri
Ahmad Fauzi Soroti Masa Depan Ujung Kulon, dari Nasib Badak Jawa hingga Isu Wilayah Pertambangan
Anak Kandung Korban Persetubuhan Sopir Odong-Odong di Ciputat Hamil 6 Bulan










