HARIANBANTEN.COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan membongkar bangunan di sepanjang Jalan Legoso Raya, Kecamatan Ciputat Timur, mendapat penolakan dari warga. Penolakan muncul setelah warga menerima informasi bahwa kawasan tersebut ditargetkan sudah dikosongkan paling lambat September 2026 untuk mendukung program normalisasi sungai.
Program yang dijalankan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) itu menyasar bangunan yang diklaim berada di Garis Sempadan Sungai (GSS). Namun, warga menilai kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan membongkar seluruh bangunan tanpa kajian yang jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penolakan disampaikan warga yang tergabung dalam **Forum Kios Legoso Bersatu**. Ketua forum, Abdul Rahim atau Daim, menegaskan masyarakat pada dasarnya mendukung upaya pemerintah mengatasi banjir melalui normalisasi sungai.
Namun, menurutnya, dukungan itu bukan berarti warga menyetujui pembongkaran total bangunan yang selama ini menjadi tempat tinggal maupun sumber penghidupan mereka.
Baca Juga:
Kronologi Ketua RT di Pamulang Jadi Tersangka, Kasus Berawal Dari Teguran Bakar Sampah
Berawal Dari Menegur Bakar Sampah, Ketua RT di Pamulang Jadi Tersangka
> “Kalau untuk pembongkaran apalagi secara total, mulai dari Sekolah Nusantara sampai ke Jalan Juanda, kita tidak terima,” kata Daim saat ditemui **Harian Banten**, Kamis (23/7/2026).
Daim mengatakan, jika seluruh bangunan dibongkar, banyak keluarga yang akan kehilangan mata pencaharian karena sebagian besar menggantungkan hidup dari usaha yang berada di kawasan tersebut.
> “Ada bahasa dari teman bilang, ‘nyari kontrakan saja susah, gimana nyari tempat usaha?’,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga kini pemerintah telah tiga kali menggelar sosialisasi kepada warga. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan karena masyarakat masih mempertanyakan dasar teknis rencana pembongkaran.
Menurut Daim, warga berulang kali meminta pemerintah memperlihatkan layout atau gambar perencanaan proyek agar dapat diketahui bangunan mana yang benar-benar terdampak.
> “Ketika saya minta layout atau gambar planning-nya seperti apa, itu tidak ada. Padahal kami butuh supaya bisa menjelaskan kepada warga mana yang terkena dan mana yang tidak. Kalau ada gambarnya, kami juga bisa membantu pemerintah menyampaikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Daim tidak menampik bahwa sebagian wilayah Legoso memang kerap dilanda banjir saat hujan deras. Namun, ia menilai penyelesaian persoalan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, bukan hanya berfokus pada pembongkaran bangunan warga.
Ia juga mengaku menerima informasi dari sejumlah warga yang merasa proses sosialisasi berlangsung dengan suasana yang menimbulkan tekanan sehingga memicu keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, Daim berharap pemerintah mengedepankan dialog dan musyawarah agar solusi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan banjir, tetapi juga tetap melindungi kehidupan ekonomi warga.
> “Bicara baik, duduk bareng. Soal ganti rugi dan lain sebagainya bisa dibicarakan belakangan. Yang paling penting bagaimana masyarakat tetap bisa hidup layak,” tegasnya.
Ia pun meminta Pemkot Tangsel tidak memaksakan target pengosongan kawasan dalam waktu singkat tanpa adanya kesepakatan bersama.
> “Kalau dengan batas waktu September harus sudah kosong, masyarakat enggak terima. Saya sebagai ketua forum bukan untuk melawan pemerintah, tetapi meminta ada tenggang waktu dan solusi yang adil bagi warga,” pungkasnya.
