Harian Banten – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengumumkan adanya peningkatan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, dalam pidato pengantar APBD-P menyampaikan bahwa total belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp13,7 miliar, dari semula Rp4,995 triliun menjadi Rp5,008 triliun.
“Belanja Daerah, semula dianggarkan Rp4.995.116.023.170,00 bertambah sebesar Rp13.726.040.341,00 menjadi sebesar Rp5.008.842.063.511,00 (lima triliun delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen,” ujar Benyamin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, perhatian publik justru tertuju pada salah satu pos utama belanja, yakni belanja pegawai. Dalam APBD-P 2025, belanja pegawai naik tajam sebesar Rp135,69 miliar, dari sebelumnya Rp1,459 triliun menjadi Rp1,594 triliun, atau naik sebesar 9,30 persen.
“Belanja Pegawai, semula dianggarkan Rp1.459.054.045.015,87 bertambah sebesar Rp135.690.371.320,21 menjadi sebesar Rp1.594.744.416.336,08 (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah delapan sen),” jelas Benyamin.
Dengan jumlah tersebut, belanja pegawai kini menyedot sekitar 31,85 persen dari total APBD-P Tangsel 2025. Lonjakan ini disebutkan berkaitan erat dengan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat.
Kondisi ini memicu perhatian dari sejumlah kalangan, karena tingginya belanja pegawai dapat mempersempit ruang fiskal bagi pembangunan dan pelayanan publik lainnya di Tangsel. Meskipun porsi belanja pegawai masih berada dalam kisaran rata-rata nasional (25–35 persen), angka hampir 32 persen dinilai cukup tinggi dan perlu diantisipasi agar tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
