Makan Bergizi Gratis: Antara Niat Mulia dan Risiko Raksasa

Dalam politik, seringkali kita menemukan kebijakan publik yang lahir bukan semata dari kajian akademis atau perencanaan birokratis, melainkan dari keyakinan pribadi seorang pemimpin. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu proyek mercusuar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah contoh paling nyata.

Prabowo bukan orang baru dalam urusan “gizi rakyat”. Jauh sebelum menjadi presiden, ia dikenal rutin membagikan susu, telur, dan makanan bergizi kepada anak-anak di daerah pelosok dengan kantong pribadinya. Banyak cerita beredar dari kerabat maupun sahabat yang menjadi saksi konsistensinya. Bagi Prabowo, anak-anak Indonesia tidak boleh kalah gizi. Semangat itu tidak pernah padam, bahkan kini dibawa ke panggung nasional.

Namun ada perbedaan mendasar. Jika dulu dana pribadi yang ia keluarkan nilainya terbatas, kini sebagai presiden ia mengendalikan anggaran negara hampir Rp4.000 triliun per tahun. Ambisi pribadi yang dulu dilakukan dengan modal sendiri, kini dieksekusi lewat APBN dengan skala raksasa: lebih dari Rp300 triliun per tahun hanya untuk MBG.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sinilah problemnya.

Prabowo memang dikenal strategis dalam berpikir, tapi dalam kasus MBG ia terlihat terlalu percaya bahwa niat baik cukup untuk menggerakkan birokrasi. Ia tampak lupa bahwa anggaran kecil saja rawan bocor, apalagi dana jumbo dengan birokrasi yang belum siap. Implementasi di lapangan terlihat terburu-buru, tanpa master plan yang matang, dan rawan jadi ajang rebutan kepentingan. Lebih memprihatinkan lagi, komposisi organisasi Badan Gizi Nasional yang dibentuk untuk mengeksekusi program ini justru didominasi kalangan militer dan pengusaha. Para pakar gizi, nutrisi, dan kesehatan masyarakat hanya hadir sebagai pelengkap. Fokusnya jelas: membangun dapur secepat mungkin, bukan merancang program berkelanjutan yang berbasis kualitas.

Akibatnya, MBG mudah dipolitisasi. Tanpa kontrol ketat, program ini rentan disabotase pihak tak bertanggung jawab yang ingin merusak legitimasi Presiden. Pemerintah pun tampak abai: kurang transparansi, minim akuntabilitas, dan mengesampingkan kontrol mutu.

Meski begitu, tidak adil jika MBG hanya dilihat dari sisi risiko. Program ini bukan sekadar soal makan gratis atau meningkatkan gizi siswa. Lebih dari itu, MBG berpotensi menciptakan ekosistem rantai pasok pangan yang produktif di daerah. Bayangkan, setiap harinya Rp1,2 triliun dana yang sebelumnya mungkin terkonsentrasi di pusat, kini mengalir ke daerah secara merata. Perputaran ekonomi lokal meningkat dan bergerak, bahan pangan terserap cepat dengan volume berkali lipat, dan lapangan kerja terbuka lewat pengelolaan SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) atau dapur-dapur MBG.

Efek bergandanya jelas: terbentuk sistem pangan daerah yang kuat dan terdistribusi, yang di kemudian hari dapat dimanfaatkan negara jika terjadi bencana alam atau krisis pangan. Dapur umum yang telah terkondisikan lewat MBG bisa segera dioperasikan untuk kepentingan darurat. Ini multiplier effect yang jarang dibicarakan, namun potensinya nyata.

Idealnya, MBG dijalankan bertahap melalui wilayah percontohan. Evaluasi dilakukan, baru kemudian diperluas secara nasional. Dengan begitu, kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) benar-benar dijalankan, bukan sekadar ambisi politik. Lebih jauh lagi, alokasi ratusan triliun juga bisa diarahkan pada sektor strategis lain seperti pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Dengan akses pendidikan yang lebih luas, taraf hidup masyarakat meningkat, dan kebutuhan gizi akan terpenuhi seiring naiknya kemampuan ekonomi keluarga.

Program makan bergizi untuk anak-anak memang mulia, dan dampak ekonominya berpotensi besar. Namun kebijakan negara bukan hanya soal niat baik, melainkan juga soal tata kelola. Jika niat mulia dikelola secara serampangan, maka hasilnya bisa jadi bumerang bagi rakyat dan bagi presiden itu sendiri.

Ambisi pribadi boleh saja, tapi jangan sampai uang negara yang jadi taruhannya.

Penulis:

Abdul Rohman (Pemerhati Media Sosial)