HARIANBANTEN.COM – Guru honorer di Provinsi Banten mengeluhkan keterlambatan pencairan insentif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hingga akhir Juli 2026, insentif untuk periode April hingga Juli belum juga diterima, sehingga menambah beban ekonomi para tenaga pendidik non-ASN.
Salah seorang guru SMK Al Insan Kota Cilegon, Tahyar, mengatakan insentif untuk periode Januari hingga Maret telah dicairkan pada Maret lalu. Namun, setelah itu belum ada lagi pencairan maupun kepastian mengenai jadwal pembayaran berikutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mempertanyakan kenapa insentif untuk April sampai Juli belum juga dicairkan. Padahal sebelumnya, periode Januari, Februari, dan Maret sudah dibayarkan pada bulan Maret. Sampai sekarang belum ada kepastian,” ujar Tahyar, Selasa (28/7).
Menurutnya, keterlambatan pencairan insentif sangat dirasakan oleh guru honorer yang sebagian besar mengandalkan honor dari sekolah dan bantuan insentif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga:
Satpam Dapur MBG di Ciputat Curi Ribuan Ompreng, Diduga Buat Beli Narkoba
Terungkap! Ini Alasan Kantor Kelurahan Rawa Buntu Dipindah
HNS 2026 | Huawei Luncurkan Solusi Xinghe AI Campus Terbaru untuk Afrika Bagian Selatan
Saat ini, kata Tahyar, guru honorer menerima insentif sebesar Rp500 ribu yang dibayarkan setiap tiga bulan. Selain meminta pencairan segera dilakukan, para guru juga berharap pemerintah menaikkan nominal insentif tersebut.
“Harapan kami ada peningkatan insentif. Kalau memungkinkan naik menjadi Rp700 ribu atau bahkan Rp1 juta. Nilai yang sekarang masih sangat terbatas, sementara kebutuhan hidup terus meningkat,” katanya.
Baca Juga:
Wagub Banten: APBD Kabupaten Tangerang Hampir Lampaui APBD Provinsi
Kapolres Tangsel Bantah Anak Buahnya Terlibat Penyalahgunaan Narkoba
Ia mengungkapkan, kesejahteraan guru honorer masih jauh dari memadai. Bahkan, masih ada guru yang hanya menerima honor dari sekolah berkisar Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per bulan. Kondisi tersebut memaksa sebagian guru mencari pekerjaan tambahan demi mencukupi kebutuhan keluarga.
Meski demikian, para guru honorer tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru aparatur sipil negara (ASN) dalam mendidik siswa.
“Dalam perspektif anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen, kami berharap guru-guru di luar ASN juga mendapatkan perhatian yang lebih baik melalui subsidi insentif dari Pemerintah Provinsi Banten. Sebab, kami juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik generasi penerus bangsa,” tuturnya.
Para guru honorer berharap Pemprov Banten segera memberikan kepastian terkait jadwal pencairan insentif sekaligus mengevaluasi besaran bantuan agar kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN dapat meningkat.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, memastikan proses pencairan insentif sedang berjalan.
“Info dari bendahara Dindik, baru tadi siang nota dinasnya dikirim ke BPKAD. Insyaallah kalau sudah lengkap besok diproses masuk ke bendahara Dindik,” ujar Mahdani melalui pesan WhatsApp, Selasa (28/7).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaludin, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait keluhan para guru honorer. Meski demikian, pesan yang dikirim telah diterima, ditandai dengan centang dua pada aplikasi WhatsApp.
