Harian Banten –Budayawan , Uten Sutendy, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan APBD Kota Tangsel yang menembus triliunan rupiah, namun dinilainya belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu sorotannya adalah besarnya belanja pegawai, yang tercatat dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025 mencapai Rp1.594.744.416.336,08. Angka ini naik sekitar Rp135,69 miliar atau 9,30 persen dibanding anggaran awal yang semula sebesar Rp1.459.054.045.015,87. Artinya, hampir 32 persen APBD-P Tangsel habis hanya untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai.
Jika dibagi rata, belanja pegawai Tangsel mencapai sekitar Rp132,89 miliar per bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebetulnya Tangsel tak pantas mengeluarkan gaji pegawai sebesar itu. Dengan luas kota yang kecil dan kondisi kota yang sudah ‘jadi’, serta didukung banyak investor-developer, untuk apa punya banyak pegawai, apalagi jika pegawainya kurang produktif dan tak berkualitas?” ujar Uten Sutendy, Jumat (5/7/2025).
Menurutnya, lebih baik jumlah pegawai sedikit tetapi benar-benar melahirkan dampak nyata.
“Mendingan karyawan sedikit tapi setiap langkah kinerjanya melahirkan impact yang nyata. Misalnya pelayanan publik betul-betul efektif, pelayanan kesehatan benar-benar melayani warga yang tak mampu, pendidikan betul-betul memprioritaskan warga Tangsel, terutama yang kurang beruntung,” tambahnya.
Uten mempertanyakan arah pembangunan Tangsel yang menurutnya masih kabur, meski APBD kini sudah mencapai Rp5.008.842.063.511,00.
“Saat ini saya perhatikan dengan APBD Rp 5 triliunan lebih, belum jelas arah dan impact-nya. Misalnya Dinas Pariwisata, apa kerjaannya itu? Jangankan bicara konsep menjual Tangsel sebagai kota wisata berkelas, merawat dan menjual destinasi wisata yang sudah dibangun ratusan miliar saja nggak becus,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah proyek seperti tandon Ciater, taman kota, hingga gedung Galeri City kini terkesan terbengkalai karena minimnya koordinasi antar dinas.
“Setelah gedung itu selesai dibangun, nggak ada koordinasi dan kerja sama solid antara PU, DLH, Pariwisata, dan Dikbud. Yang ada malah ego sektoral, saling klaim, ujungnya bangunan rusak dan dinas terkait nunggu proyek baru lagi tiap tahun,” katanya.
Tak hanya soal dinas, Uten juga menilai keberadaan tenaga ahli di Pemkot Tangsel tidak memberi dampak signifikan.
Baca Juga:
Financial Resilience Index Sun Life Asia: Keamanan Finansial Menurun Akibat Tekanan Biaya Hidup
“Tenaga ahli dipelihara tapi nggak ada impact-nya buat efisiensi dan pembenahan kota. Pecat-pecatan saja semua. Saya lihat nggak ada gunanya sama sekali. Yang ada, sebagian kepala dinas malah ngeluh karena sikap arogan dan sok pintar para staf ahli,” tandasnya.
Lebih jauh, Uten menuding lemahnya partai politik dan DPRD Tangsel menjadi salah satu sebab pemborosan anggaran terus terjadi.
“Ini semua karena partai politik dan politisi di dewan Tangsel yang nggak punya power dan nyali. Semua yesman. Partai Gerindra yang jadi pemenang di Tangsel malah malehoy, nggak punya gigi, kayak kucing ompong. Kalau berharap Golkar Tangsel, nggak mungkin. Karakter dan watak Golkar di Tangsel dan Banten, ya memang begitu. Mereka lahir bukan untuk jadi kekuatan kritis, tapi untuk menikmati apa yang terjadi,” kecamnya.
Di akhir pernyataannya, Uten mendesak Pemkot Tangsel keluar dari zona nyaman dan segera melakukan pembenahan menyeluruh.
“Sudah waktunya Tangsel berani keluar dari zona aman dan ‘melawan’ siapa pun yang mengekangnya. Berani mendobrak kebiasaan lama yang buruk. Mumpung belum terlambat,” pungkasnya.
