HARIANBANTEN – Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten semakin memanas setelah beredarnya video yang memperlihatkan aksi pengacungan senjata tajam berupa golok dalam penolakan terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Aksi tersebut terjadi pasca pencopotan Subadri Ushuludin dan Achmad Fauzi alias Rully dari jabatan Ketua dan Sekretaris DPW PPP Banten. Sebagai tindak lanjut, DPP PPP menunjuk Baihaki Sulaiman dan Ida Hamidah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris DPW PPP Banten periode 2021–2026 guna memulihkan roda organisasi dan menyiapkan Musyawarah Wilayah (Muswil).
Namun, alih-alih meredakan konflik, penolakan yang ditunjukkan kubu Subadri justru memicu kegaduhan. Dalam video yang beredar luas, tampak sejumlah orang berdiri di belakang Subadri sambil mengacungkan golok. Aksi tersebut dinilai mencerminkan sikap intimidatif dan mencoreng citra partai berlambang Ka’bah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang kader PPP Banten, Ahmad Yani, menegaskan bahwa perbedaan pandangan di internal partai seharusnya disalurkan melalui mekanisme organisasi, bukan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan ketakutan.
“Ini bukan sekadar penolakan, tapi sudah mengarah pada tindakan yang merusak marwah partai. PPP ini partai politik, bukan arena adu nyali,” ujarnya, Minggu (1/2/2026).
Ia juga menyoroti rapat penolakan Plt yang digelar berdasarkan surat bernomor 295/INT/DPW-PPP/I/2026 tertanggal 30 Januari 2026. Menurutnya, rapat tersebut tidak dihadiri pengurus harian DPW sesuai undangan, sementara masa berlaku SK kepengurusan DPW PPP Banten disebut telah berakhir.
Ahmad Yani menilai sikap Subadri yang tetap ‘keukeuh’ mempertahankan jabatan lebih sarat kepentingan pribadi dibandingkan upaya menyelamatkan partai yang tengah terpuruk pasca Pemilu 2024.
Baca Juga:
ICM Nonaktifkan Guru yang Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pelecehan ke Siswinya
Walikota Tangsel Minta Kasus Dugaan Pelecehan Sekolah Internasional Diselesaikan Secara Hukum
“Penunjukan Plt bersifat sementara. Jika merasa punya legitimasi, jalurnya jelas, yaitu Muswil, bukan dengan tekanan atau aksi provokatif,” tegasnya.
