HARIANBANTEN – Ancaman pencemaran pestisida di Sungai Cisadane kini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjelma menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga Tangerang Selatan. Sungai yang selama ini menjadi sumber air baku PDAM itu tercemar, dan puluhan ribu warga terancam menerima dampaknya secara langsung.
Asap kebakaran dari kawasan pergudangan limbah belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik, kini muncul kekhawatiran baru: aliran Sungai Cisadane diduga tercemar pestisida. Air yang mengalir dari hulu ke hilir itu tak hanya membawa limbah, tetapi juga potensi racun yang masuk ke rumah-rumah warga melalui kran PDAM.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Miftahul Adib, melontarkan peringatan keras kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ia menilai sikap setengah hati justru membuka ruang pembiaran terhadap kejahatan lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemkot Tangsel harus jadi garda terdepan melindungi masyarakat Tangsel. Jangan diam saja. Ini bukan sekadar kelalaian, ini bisa masuk kejahatan lingkungan. Harus dituntut secara hukum, baik pengelola kawasan pergudangan maupun pihak perseorangan yang tidak melakukan mitigasi bencana sampai pestisida bisa mencemari lingkungan,” tegas Miftahul.
Menurutnya, jika negara kalah di hadapan pelaku pencemaran, maka yang dikorbankan adalah rakyat. Ia mengingatkan, pembiaran hari ini bisa menjadi bencana kemanusiaan di kemudian hari.
“Kalau Pemkot abai, kejahatan lingkungan tidak akan pernah tersentuh hukum. Pelaku akan merasa bebas berbuat seenaknya. Padahal yang menjadi korban adalah masyarakat. Air yang mereka minum, yang mereka pakai mandi setiap hari, itu terancam tercemar,” ujarnya.
Miftahul bahkan melontarkan pertanyaan menohok yang menggambarkan betapa seriusnya potensi bahaya pencemaran ini.
Baca Juga:
20 Gudang di Kosambi Tangerang Terbakar, Pemadaman Masih Berlangsung
Kecamatan Setu Jadi Wilayah Balita Stunting Tertinggi di Kota Tangsel
“Seandainya ada seribu orang meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Negara tidak boleh menunggu korban berjatuhan dulu. Semua harus diusut: mitigasi bencana, perizinan, hingga AMDAL lingkungannya,” katanya.
Desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kota Tangerang Selatan pun menguat. Publik menuntut investigasi menyeluruh atas dugaan kelalaian pengawasan kawasan industri dan pergudangan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane yang diduga menjadi sumber pencemaran.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup diminta bergerak cepat melakukan uji laboratorium independen terhadap kualitas air sungai dan air baku PDAM. Transparansi menjadi tuntutan utama, mengingat isu ini menyangkut keselamatan jutaan liter air yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.
Kasus pencemaran Sungai Cisadane ini menjadi alarm keras bahwa kerusakan lingkungan bukan lagi cerita jauh di hulu, tetapi ancaman nyata yang mengalir sampai ke dapur warga. Jika negara kalah melawan pelaku pencemaran hari ini, maka harga yang dibayar masyarakat esok hari bisa jauh lebih mahal: kesehatan, bahkan nyawa.
