HARIAN BANTEN – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menekan pengeluaran negara dengan membatasi perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat. Kebijakan ini menjadi sorotan karena hanya memperbolehkan perjalanan untuk urusan yang benar-benar mendesak.
Pemerintah resmi memperketat kebijakan efisiensi anggaran dengan membatasi perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menekan belanja negara yang dianggap tidak prioritas di tengah tekanan ekonomi global. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Perjalanan luar negeri untuk pejabat dihilangkan, kecuali sangat mendesak,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain pembatasan perjalanan, pemerintah juga menargetkan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Anggaran yang dipangkas akan dialihkan ke sektor yang lebih prioritas. Meski begitu, Purbaya memastikan tetap menghadiri forum International Monetary Fund–World Bank karena dinilai strategis dan telah mendapatkan izin khusus.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa langkah efisiensi ini diambil sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
“Kalau anggaran terbatas, kita harus mencari alternatif. Jangan hanya terpaku pada kondisi yang ada,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Pemerintah juga menetapkan pemangkasan perjalanan dinas secara signifikan, yakni hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Kebijakan ini turut mendorong penggunaan teknologi digital sebagai pengganti pertemuan tatap muka agar tetap efisien.
Baca Juga:
AutoFlight Sukses Lakukan Pengiriman Teh dengan eVTOL Kelas 2 Ton Pertama di Tiongkok
Aksi Nekat di Pabrik Nikomas, Pelaku Utama Masih Buron Usai 3 Rekannya Disidang
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengikuti langkah serupa melalui pengurangan perjalanan dinas dan pembatasan jumlah rombongan.
Kebijakan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian global. Efisiensi anggaran diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan dana negara digunakan lebih tepat sasaran.
Sumber Berita: tangselpos.id
