HARIAN BANTEN – Isu akses kesehatan kembali memanas setelah muncul usulan mengejutkan dari parlemen: iuran BPJS Kesehatan diminta digratiskan sepenuhnya oleh pemerintah. Alasannya tak main-main, anggaran negara dinilai sanggup menanggungnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mengusulkan agar pemerintah mengambil alih seluruh pembiayaan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi solusi atas persoalan klasik pendataan peserta yang selama ini dinilai rumit dan kerap tidak tepat sasaran.
Ia menilai sistem klasifikasi berdasarkan kemampuan ekonomi justru memicu berbagai masalah di lapangan, mulai dari data yang tidak akurat hingga masyarakat yang layak menerima bantuan justru terlewat. Dengan skema gratis untuk semua, pemerintah dinilai dapat memangkas kerumitan birokrasi sekaligus memperluas akses layanan kesehatan secara merata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah” ujar Charles dalam rapat kerja dengan Kementrian Kesehatan, Rabu, 15 April 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta.
Ia juga menegaskan bahwa secara fiskal, pemerintah memiliki kemampuan untuk menanggung beban tersebut. Charles bahkan membandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menyerap anggaran besar hingga ratusan triliun rupiah.
“Mampu pak, program lain (MBG) mala dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat” kata Charles kepada Menkes, Budi Gunawan.
“Jadi saya sarankan sekali lagi , daripada kita berdebat soal ini terus-menerus ini nggak selesai. Lebih baik pemerintah merencanakan kedepan, bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara” pungkasnya.
Baca Juga:
Pria Gali Makam Ibu Kandung Di Sengkol Dicari Polisi, Ini Penyebabnya
Benyamin Putuskan Perpanjang Bambang Noertjahjo Sebagai Sekda Tangsel
Sumbang Banyak Pengangguran, Jurusan Sekretaris hingga Akuntansi Bakal Dihapus dari SMK di Banten
Usulan ini membuka kembali perdebatan soal prioritas anggaran negara. Di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang merata, publik kini menanti apakah pemerintah akan mempertimbangkan langkah besar tersebut atau tetap bertahan dengan skema yang ada.
Sumber Berita: lambeturah.co.id
