HARIANBANTEN – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang menjadi sorotan. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Pandeglang menilai sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga belum memenuhi standar teknis, namun telah beroperasi melayani penerima manfaat.
Sekretaris Umum DPD KNPI Pandeglang periode 2025–2029, Entis Sumantri, mengatakan pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian sarana dan prasarana dapur dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami melihat ada dapur yang diduga belum sesuai spesifikasi, tetapi sudah berjalan. Ini perlu evaluasi agar tidak berdampak pada kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat,” ujar Entis, Jumat (20/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, standar kelayakan dapur bukan sekadar administratif, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas gizi dan keamanan pangan. KNPI juga menyoroti dugaan penggunaan peralatan dapur yang belum memenuhi spesifikasi, termasuk perlengkapan penyajian yang seharusnya memiliki sertifikasi tertentu.
Selain aspek teknis, Entis turut menyinggung dugaan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan SPPG. Menurutnya, jika terdapat keterlibatan oknum pejabat atau pihak tertentu dalam pengelolaan program, hal itu harus ditelusuri secara transparan melalui mekanisme resmi.
“Program ini memiliki tujuan mulia. Jangan sampai pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan tata kelola yang dapat merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
DPD KNPI Pandeglang mendesak Badan Gizi Nasional bersama instansi terkait segera melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG di wilayah tersebut. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan operasional berjalan sesuai standar dan regulasi.
Baca Juga:
Pekerja Rentan di Tangsel yang Dicover BPJS TK Jika Meninggal Bisa Dapat Rp42 juta
Ketua RT Tegur Pembakar Sampah Berujung Tersangka, Walikota Tangsel: Emosi Mendahului Akal Sehat
Ada Kabar Baik Nih, Gubernur Banten Teken Aturan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG maupun pemerintah daerah terkait dugaan tersebut. Publik menantikan langkah konkret guna memastikan program MBG di Pandeglang berjalan optimal dan tepat sasaran.
