Harian Banten -Ketegangan terjadi di depan gerbang masuk Rumah Sakit Umum (RSU) Tangerang Selatan, Rabu (21/5). Dua kelompok massa tampak saling beradu argumen di dekat area yang sedang disiapkan untuk pemasangan sistem parkir otomatis.
Sejak siang hari, suasana mulai memanas. Kedua kelompok saling berhadapan, meski belum sampai pada bentrokan fisik. Saling ejek dan tudingan soal pungutan liar mewarnai adu mulut yang berlangsung hingga sore hari.
Salah satu kelompok diketahui merupakan perwakilan dari perusahaan yang memenangkan tender pengelolaan parkir di rumah sakit tersebut. Sementara kelompok lainnya mengaku sebagai warga sekitar yang telah lama mengelola lahan parkir secara swadaya bersama organisasi masyarakat (ormas) setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perwakilan kelompok warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait rencana pemasangan palang parkir otomatis (barrier gate) oleh pihak perusahaan. Mereka menganggap proses ini berjalan sepihak dan tanpa musyawarah.
“Nggak ada pemberitahuan apapun. Ini kan rumah sakit, seharusnya ada komunikasi yang baik dengan warga sekitar,” ujar Subi, Wakil Komandan Koti dari salah satu ormas di lokasi.
Di sisi lain, pihak perusahaan mengklaim sudah beberapa kali mencoba berkoordinasi dengan kelompok warga, namun selalu menemui jalan buntu.
“Sudah empat kali kami coba pasang, tapi selalu dihalangi. Jadi kalau sekarang mereka bilang nggak tahu-menahu, itu nggak benar,” kata salah satu perwakilan perusahaan yang enggan disebutkan namanya.
Baca Juga:
Komisi I DPRD Tangsel Temukan 2 Lapangan Padel Tak Berizin, Minta Satpol PP Panggil Pemilik
Pembebasan Lahan Belum Terlaksana, Ground Breaking PSEL TPA Cipeucang Ditargetkan 2028
Ketegangan ini sontak menarik perhatian pengunjung dan pegawai RSU. Sayangnya, hingga ketegangan mereda, belum tampak ada langkah mediasi dari pihak rumah sakit maupun pemerintah kota.
Lahan parkir RSU Tangsel memang sejak lama menjadi sumber tarik-menarik kepentingan. Tarif parkir yang dipatok kelompok lama sebesar Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Namun, belum ada kejelasan soal legalitas pengelolaan tersebut sebelum tender resmi dimenangkan oleh pihak swasta.
Kisruh yang terjadi hari ini menjadi gambaran bahwa pengelolaan fasilitas publik, sekecil apapun, tetap membutuhkan pendekatan sosial dan komunikasi yang matang agar tak memicu gesekan horizontal di tengah masyarakat.
