“Titip Siswa Itu Lumrah!” – Pernyataan Wakil Gubernur Banten Bikin Heboh, Berseberangan dengan Gubernur

- Pewarta

Minggu, 6 Juli 2025 - 08:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dimyati Natakusumah

Dimyati Natakusumah

Banten, 2 Juli 2025 – Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait praktik titip-menitip siswa dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia menyebut praktik tersebut sebagai hal yang lumrah dalam birokrasi, selama tidak melibatkan sogokan atau kerugian negara.

“Kalau disposisi pejabat itu hal yang lumrah. Kalau tidak ada pesangon atau uang sogokan, tidak perlu dipermasalahkan,” ujar Dimyati kepada wartawan, Rabu (2/7).

Pernyataan tersebut disampaikan Dimyati di tengah polemik pencopotan Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prayogo, yang diduga terlibat dalam praktik titip-menitip siswa pada SPMB tahun ajaran 2025. Budi sendiri berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), satu partai dengan Dimyati.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Dimyati, anggota legislatif sering menjadi tempat masyarakat mengadu, termasuk soal permintaan masuk sekolah. Ia menilai disposisi atau surat pengantar dari pejabat bukanlah bentuk pelanggaran.

“Kalau minta surat, saya disposisi ke dinas. Itu bukan pelanggaran, itu lumrah. Tinggal bagaimana eksekutif menyikapinya,” tegasnya.

Namun, pernyataan Dimyati tersebut bertolak belakang dengan sikap Gubernur Banten, Andra Soni. Dalam pernyataannya pada 9 Juni 2025 lalu, Andra dengan tegas menolak segala bentuk titip-menitip siswa di sekolah negeri. Menurutnya, praktik tersebut menjadi akar perilaku korupsi.

“Titip-menitip adalah awal mula korupsi. Melalui program Sekolah Gratis, kita ingin hilangkan praktik ini di sekolah negeri,” kata Andra.

Perbedaan pandangan antara Dimyati dan Andra Soni memicu perdebatan publik. Praktik titip-menitip siswa dinilai sebagai ancaman terhadap asas keadilan dan transparansi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri.

Berita Terkait

Demokrat Tangsel Warning Wacana Pecah Dapil Pamulang: Politik Bisa Makin Mahal
Direktur Speak Up Nilai Perjanjangan Jabatan Sekda Tangsel Bertentangan Dengan Prinsip Meritokrasi ASN
PPPK Paruh Waktu Lebak Mengeluh, Ada yang Hanya Terima Rp500 Ribu
Penghuni Apartemen Green Lake Ciputat Ditemukan Tak Bernyawa, Terungkap Usai Bau Menyengat Menyebar
Golkar Dorong Pemekaran Wilayah Ketimbang Pecah Dapil Pamulang
Soal Wacana Pecah Dapil Pamulang, KPU Tangsel Masih Tunggu PKPU
Antisipasi Penyebaran Penyakit, Seluruh Hewan Kurban di Tangsel Akan Diperiksa Kesehatan
Maling Bobol Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus di Tangsel

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:49 WIB

Demokrat Tangsel Warning Wacana Pecah Dapil Pamulang: Politik Bisa Makin Mahal

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:39 WIB

Direktur Speak Up Nilai Perjanjangan Jabatan Sekda Tangsel Bertentangan Dengan Prinsip Meritokrasi ASN

Selasa, 12 Mei 2026 - 13:06 WIB

PPPK Paruh Waktu Lebak Mengeluh, Ada yang Hanya Terima Rp500 Ribu

Selasa, 12 Mei 2026 - 12:05 WIB

Penghuni Apartemen Green Lake Ciputat Ditemukan Tak Bernyawa, Terungkap Usai Bau Menyengat Menyebar

Selasa, 12 Mei 2026 - 07:51 WIB

Soal Wacana Pecah Dapil Pamulang, KPU Tangsel Masih Tunggu PKPU

Berita Terbaru

Info Banten

PPPK Paruh Waktu Lebak Mengeluh, Ada yang Hanya Terima Rp500 Ribu

Selasa, 12 Mei 2026 - 13:06 WIB