Harian Banten- Keluhan warga terkait praktik pungutan liar kembali mencuat, kali ini terjadi di area parkir Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan. Seorang warga mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial Instagram, menyoroti keberadaan tukang parkir dari organisasi masyarakat (ormas) yang mengelola parkir di area tersebut.
Dalam unggahan akun Instagram @alfianfajar26 yang dibagikan ulang oleh akun @seputartangsel, warga tersebut menyampaikan langsung keluhannya kepada Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan dan Kepala Disdukcapil Tangsel, Benyamin Davnie. Ia mempertanyakan mengapa fasilitas publik milik Pemkot justru dikelola oleh pihak eksternal yang tidak resmi.
“Seharusnya kan gratis ya. Ini kan punya Pemkot, kok bisa parkirnya dikuasai ormas, padahal di sana ada Satpol PP,” tulisnya. Ia juga menyebut petugas Satpol PP yang hanya duduk santai dan tidak bertindak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga tersebut mengklaim bahwa masih ada dua orang petugas parkir dari ormas yang berada di lokasi hingga saat unggahan dibuat, dan meminta pihak terkait untuk segera mengecek kebenaran informasi tersebut.
Fenomena serupa ternyata tidak hanya terjadi di Disdukcapil. Warga juga menyoroti sejumlah titik fasilitas publik lain yang masih dikuasai oleh ormas untuk pengelolaan parkir secara liar. Beberapa di antaranya adalah area parkir Taman Kota 2 BSD, Alun-Alun Pamulang, serta sejumlah titik lain yang kerap menjadi keluhan masyarakat.
Padahal, seluruh area tersebut merupakan fasilitas milik pemerintah daerah yang semestinya dapat diakses masyarakat secara gratis atau dengan pengelolaan resmi dari Pemkot melalui sistem retribusi yang transparan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Disdukcapil Tangsel maupun Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Warga berharap pemerintah kota dapat menertibkan pengelolaan parkir di seluruh fasilitas umum, serta menghapus praktik pungli yang meresahkan.
