Harian Banten -Poster bertuliskan “sertifikat penghargaan” untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin – Maryono, ramai tersebar di berbagai titik strategis Kota Tangerang pada Minggu (1/6). Di halte, kampus, hingga kawasan pusat pemerintahan, warga menemukan poster bergaya formal namun sarat sindiran—salah satunya bertuliskan “Juara 1 Pemimpin Gemar Seremonial.”
Poster tersebut berasal dari kelompok bernama Suara Sipil, sebagai bentuk kritik terhadap kinerja 100 hari pertama pemerintahan Sachrudin-Maryono sejak dilantik 20 Februari 2025 lalu. Kritikan tajam ini memantik respons dari sejumlah kalangan, termasuk Subandi Misbah, Pengamat Kebijakan Publik dari Visi Nusantara.
Menurut Subandi, fenomena ini mencerminkan adanya ekspresi kekecewaan publik yang kini mengambil bentuk yang lebih kreatif namun tetap politis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Poster ini bukan sekadar olok-olok. Ini adalah bentuk komunikasi politik warga, yang ingin mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan tidak boleh berhenti pada simbol dan seremoni,” ujar Subandi saat dimintai tanggapan, Minggu (1/6).
Ia menilai bahwa penyematan “penghargaan” ironi tersebut adalah bentuk evaluasi terbuka dari masyarakat terhadap pemerintahan yang belum mampu menerjemahkan janji kampanye menjadi tindakan nyata. Program unggulan Sachrudin-Maryono yakni 3G (Gampang Kerja, Gampang Sekolah, Gampang Sembako) justru menuai pertanyaan publik terkait efektivitasnya.
“Yang dijanjikan gampang, tapi yang dirasakan warga justru kerumitan baru. Ini kritik yang dalam: warga menuntut substansi, bukan kemasan,” tegasnya.
Subandi juga menyoroti program ‘on-the-job training’ yang ramai disebut-sebut dalam poster sebagai proyek pembodohan publik. Ia menyebut bahwa program semacam itu kerap dibungkus jargon inovasi, namun pada kenyataannya tak menyentuh akar persoalan pengangguran.
Baca Juga:
Fortune Umumkan Daftar 500 Perusahaan Terbesar di Asia Tenggara Tahun 2026
PKS Siapkan Mustopa Gantikan M Yusuf di Kursi Pimpinan DPRD Tangsel
“Kalau pelatihan hanya jadi proyek, bukan solusi, maka publik akan melihatnya sebagai bentuk pelecehan terhadap kecerdasan sosial mereka. Inilah yang kemudian menimbulkan ekspresi seperti poster satir itu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Subandi mengingatkan bahwa warga kini jauh lebih kritis dan memiliki banyak kanal untuk menyalurkan aspirasi. Ia menyebut fenomena poster ini sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial informal yang menjadi penting ketika kanal-kanal formal tidak responsif.
“Bukan poster yang perlu dibereskan, tapi masalah di balik poster itu. Pemerintah harus menjawab dengan kinerja, bukan klarifikasi semata,” tutupnya.
Kritik lewat poster ini menjadi pengingat bahwa dalam era keterbukaan informasi dan partisipasi warga, kepercayaan dibangun bukan dari slogan, tapi dari hasil nyata. Tantangan bagi Sachrudin-Maryono ke depan adalah membuktikan bahwa 3G bukan sekadar tiga huruf populis, melainkan visi yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
Baca Juga:
