Harian Banten — Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyatakan dukungannya terhadap rencana Bulog untuk membangun gudang beras di wilayahnya. Namun, dia mengingatkan bahwa pelaksanaan proyek tersebut harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan kota dan keterbatasan lahan milik pemerintah daerah.
“Kalau memang itu urgen, ya bisa juga. Cuma kan lahannya di mana? Lahan Pemkot untuk jadi gudang Bulog,” ujar Pilar dalam keterangan resminya hari ini.
Pilar menegaskan bahwa gudang beras sejatinya memiliki peran penting dalam menunjang sistem distribusi pangan sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di Tangsel. Namun, ia mengakui bahwa ketersediaan lahan milik Pemkot menjadi tantangan utama yang tak bisa dikesampingkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, beberapa lahan aset pemerintah kota telah dipersiapkan untuk kebutuhan strategis lain yang dianggap lebih mendesak. Di antaranya adalah proyek pemerataan pendidikan melalui pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri baru, serta pengadaan gedung Pengadilan Negeri—yang menurutnya memiliki urgensi tinggi bagi pelayanan publik.
“Kalau ada lahan besar dan memang diperlukan untuk urgensi, nggak ada masalah. Tapi sekarang lahan Pemkot yang utama dibutuhkan untuk penambahan SMP negeri dan gedung Pengadilan Negeri. Karena memang pelayanan yang lebih penting,” katanya menegaskan.
Meski menekankan prioritas pelayanan publik, Pilar tetap membuka ruang dukungan penuh apabila Bulog memiliki lahan sendiri di Tangsel. Menurutnya, kepemilikan lahan oleh Bulog akan memudahkan koordinasi dan memungkinkan dukungan langsung dari Pemkot.
“Kalau Bulog punya lahan di Tangsel, itu kita support. Kita bantu kalau Bulog punya lahan di Tangsel,” tandasnya.
Sebagai bagian dari prosedur pemerintahan, Pilar menyampaikan akan menyampaikan pandangan dan pertimbangan ini kepada Wali Kota Tangerang Selatan. Pilar mengakui bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wali kota, namun ia yakin bahwa pendekatan yang berdasarkan skala prioritas sangat penting demi keberlangsungan pelayanan publik.
“Jadi nanti harus dilihat, kalau itu sesuatu yang urgen, ya disampaikan ke Pak Wali. Dan mungkin Pak Wali punya kebijakan. Tapi saya rasa kita dalam menggunakan lahan kita, skala prioritas,” tutupnya.
