Lahan Dipakai Tol, 4 Keluarga di Pondok Ranji Masih Tunggu Rp10 Miliar

- Pewarta

Jumat, 20 Februari 2026 - 08:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lahan Dipakai Tol, 4 Keluarga di Pondok Ranji Masih Tunggu Rp10 Miliar

Lahan Dipakai Tol, 4 Keluarga di Pondok Ranji Masih Tunggu Rp10 Miliar

HARIANBANTEN – Empat keluarga di Pondok Ranji, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), hingga kini belum menerima ganti rugi lahan proyek Tol Pondok Aren–Ulujami meski telah memenangkan gugatan sampai tingkat peninjauan kembali (PK). Nilai ganti rugi diperkirakan sekitar Rp10 miliar berdasarkan harga tahun 2000.

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, mendatangi Puspemkot Tangsel untuk mengonfirmasi aduan warga. Ia menegaskan, perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena warga menang di Pengadilan Negeri, banding, kasasi, hingga PK.

“Semua tingkat peradilan sudah dimenangkan warga. Artinya ini wajib dilaksanakan. Tidak ada lagi alasan untuk menunda pembayaran,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lahan seluas sekitar 5.500 meter persegi itu telah digunakan untuk jalan tol yang kini dikelola PT Jasa Marga. Menurut Ahmad Heryawan, kewajiban pembayaran berada pada pihak tergugat, termasuk instansi pemerintah terkait dan pengelola tol.

Ia juga menilai nilai Rp10 miliar tersebut merupakan hitungan lama. “Itu nilai tahun 2000. Kalau dihitung inflasi lebih dari dua dekade, tentu nilainya bisa jauh lebih besar sekarang,” katanya.

Ahmad Heryawan meminta aparat penegak hukum turun tangan apabila putusan tidak dijalankan. “Kalau tidak dibayar, itu melawan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyebut kasus tersebut terjadi sebelum Tangsel berdiri sebagai daerah otonom. Meski memiliki keterbatasan data, Pemkot berupaya memfasilitasi agar warga segera memperoleh haknya.

“Kami akan membantu memfasilitasi penyelesaian sesuai putusan pengadilan,” ujarnya.

Hingga kini, keempat keluarga tersebut masih menanti realisasi pembayaran yang telah diperintahkan pengadilan. Kasus ini kembali memunculkan sorotan soal kepastian hukum dan perlindungan hak warga dalam proyek infrastruktur nasional.

Berita Terkait

Pemkot Tangsel Desak PT APS Penuhi Tuntutan Kompensasi Warga Serpong Lagoon
Dikelola Perseroda PITS, Tarif Air Bersih di Serpong Lagoon Dipastikan Lebih Mahal
BUMD PITS Mulai Sosialisasi Rencana Distribusi Air Bersih ke Warga Serpong Lagoon
Mangkir dari DPRD, KONI Tangsel Berdalih Rapat Porprov Seharian
Polresta Bandara Soetta Bongkar Rumah Industri Tembakau Sintetis di Depok, 3 Orang Ditangkap
Voli Pasir Jadi Cabor Pertama Porprov VII Banten di Tangsel, Libatkan 26 Tim Dari 7 Daerah
Romelih Jadi PAW Almarhum Gus Andi di DPRD Tangsel
Kejari Tangsel Musnahkan Barang Bukti dari 70 Perkara, Ada Sabu hingga Senjata Tajam

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 19:01 WIB

Pemkot Tangsel Desak PT APS Penuhi Tuntutan Kompensasi Warga Serpong Lagoon

Rabu, 11 November 2026 - 17:55 WIB

Dikelola Perseroda PITS, Tarif Air Bersih di Serpong Lagoon Dipastikan Lebih Mahal

Rabu, 11 November 2026 - 14:54 WIB

BUMD PITS Mulai Sosialisasi Rencana Distribusi Air Bersih ke Warga Serpong Lagoon

Selasa, 10 November 2026 - 20:51 WIB

Mangkir dari DPRD, KONI Tangsel Berdalih Rapat Porprov Seharian

Selasa, 10 November 2026 - 17:30 WIB

Polresta Bandara Soetta Bongkar Rumah Industri Tembakau Sintetis di Depok, 3 Orang Ditangkap

Berita Terbaru