HARIAN BANTEN – Kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali memanas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelusuri aliran uang pendaftaran perangkat desa yang diduga menjadi bagian dari praktik tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Sudewo dengan mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap lebih jauh dugaan praktik pungutan dalam pengisian jabatan di tingkat desa.
“Penyidik mendalami keterangan terkait proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, melansir Antara, Sabtu (4/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan enam saksi pada 2 April 2026 yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari calon perangkat desa hingga pejabat daerah. KPK berupaya mengurai keterkaitan antara para pihak dan aliran dana yang diduga terjadi dalam proses tersebut.
“Mereka adalah SY selaku calon perangkat Desa Sukorukun, JL selaku calon perangkat Desa Sidoluhur, PMN selaku calon perangkat Desa Trikoyo, AS selaku Kepala Desa Slungkep, MR selaku pihak swasta, dan ASH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati,” jelas Budi.
Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sudewo pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sehari setelahnya, tepat pada 20 Januari 2026, Sudewo bersama tujuh orang lainnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Pada tanggal yang sama, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa, yakni Sudewo, Abdul Suyono, Sumarjiono, dan Karjan. Selain itu, Sudewo juga terseret dalam kasus lain terkait dugaan suap proyek jalur kereta api di Kementerian Perhubungan.
Di sisi lain, KPK juga mengungkap capaian kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2025 yang mencapai 96,24 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan partisipasi dalam upaya transparansi dan pencegahan korupsi di berbagai sektor.
“Capaian ini menunjukkan partisipasi luas penyelenggara negara atau wajib lapor dalam memenuhi kewajiban transparansi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi,” ujar Budi Prasetyo, dikutip dari Antara, Jumat (3/4/2026).
KPK mencatat sektor yudikatif sebagai yang paling patuh dengan tingkat pelaporan hampir sempurna, diikuti sektor BUMN/BUMD, eksekutif, dan legislatif. Data ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran kolektif terhadap transparansi kekayaan.
“Kemudian diikuti sektor badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) yang mencapai 97,06 persen, atau sebanyak 44.732 dari 46.085 orang telah melapor,” terang Budi.
Ke depan, KPK akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah masuk sebelum dipublikasikan secara resmi kepada masyarakat melalui laman daring.
“Masyarakat dapat mengakses dan memantau LHKPN yang telah dinyatakan lengkap melalui laman elhkpn.kpk.go.id sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” tandas Budi.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik korupsi bisa terjadi hingga level desa, sementara transparansi melalui LHKPN diharapkan menjadi benteng awal pencegahan. Publik kini menanti langkah tegas KPK berikutnya.
Sumber Berita: liputan6.com
