HARIANBANTEN.COM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan banjir dan pengelolaan sampah di kawasan aglomerasi Tangerang Raya dan Jakarta.
Kesepakatan tersebut disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Andra turut didampingi Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid dan Wali Kota Tangerang, Sachrudin. Mereka menilai persoalan banjir di Tangerang Raya membutuhkan penanganan bersama antarwilayah, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemprov Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Andra, hubungan antara Banten dan DKI Jakarta memiliki keterkaitan yang kuat sehingga kolaborasi antardaerah harus terus ditingkatkan demi mengatasi persoalan lintas wilayah.
Salah satu langkah yang disepakati ialah pembangunan tandon air sebagai infrastruktur pengendali banjir. Selain berfungsi menampung debit air hujan, tandon tersebut nantinya juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat.
Di sektor pengelolaan sampah, wilayah Tangerang Raya juga berkomitmen mengembangkan pengolahan sampah mandiri berbasis energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sesuai arahan pemerintah pusat. Sementara sampah organik akan diolah menjadi produk bernilai ekonomi dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar.
Sementara itu, Maesyal Rasyid mengungkapkan pertemuan lintas provinsi tersebut turut membahas pemanfaatan aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Kawasan itu direncanakan untuk mendukung pembangunan permukiman, area pertanian, hingga tandon pengendali banjir.
Baca Juga:
XTransfer Tampilkan Solusi Penagihan Lokal Asia Tenggara di CAEXPO, Dukung Perdagangan Lintasnegara
Viral Konser Orchestra Experience di BSD Batal Mendadak, Penonton Lapor Polisi
Polisi Temukan Surat Wasiat di Motor Pria yang Ditemukan Tewas di Kali Sasak Ciputat
Ia menjelaskan, dari keseluruhan lahan yang tersedia, baru sekitar 1,4 hektare yang digunakan untuk fasilitas lembaga pemasyarakatan. Sisanya direncanakan dimanfaatkan untuk kawasan pertanian dan tandon seluas 38 hektare, serta permukiman sekitar 47 hektare.
