Ibnu Jandi Minta Sachrudin Tak Terjebak Bisikan Negatif

Harian Banten -Masyarakat Kota Tangerang memberikan kritik tajam terhadap kinerja Walikota dan Wakil Walikota dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka. Kritik ini disampaikan menyusul keluarnya sertifikat penghargaan “100 Kinerja Walikota Tangerang yang Gagal” yang menjadi sorotan publik. Lembaga Kajian Publik menilai, 100 hari kerja bukanlah ritual tanpa makna, melainkan sebagai cerminan awal atas arah kepemimpinan selama 5 tahun ke depan.

Ibnu Jandi, Direktur Lembaga Kajian Publik mengatakan, “100 hari pertama seharusnya menjadi momentum bagi kepala daerah untuk memacu etos kerja para pejabat, membangun tim yang solid, dan membentuk komunikasi politik yang baik dengan masyarakat. Jika hal-hal ini gagal dilakukan, tentu dampaknya tidak hanya dirasakan oleh birokrasi, tetapi masyarakat luas yang menjadi korban dari kinerja yang kurang optimal.”

Menurut Ibnu Jandi, ada beberapa poin kritis yang perlu menjadi perhatian serius Walikota Tangerang, Sahrudin, dan Wakilnya. Pertama, soal etika kerja dan produktivitas ASN yang harus ditingkatkan, bukan malah menimbulkan kegelisahan dan ketidakpastian. Kedua, perlunya tim kerja yang solid dalam menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terbarukan dan selaras dengan Perda RTRW Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Ibnu Jandi mengingatkan pentingnya kepala daerah untuk menerima kritik dan masukan secara terbuka. “Pemimpin harus memiliki telinga yang lapang, tidak mudah baperan, dan tidak terjebak dalam bisikan negatif yang hanya akan menjauhkan dari tujuan utama yakni meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan iklim investasi yang kondusif.”

Kritik paling tajam muncul terkait dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), termasuk adanya indikasi penguasaan proyek oleh anak, keluarga, dan kroni. Hal ini dinilai sangat merusak kepercayaan masyarakat dan merugikan proses pembangunan.

“Masyarakat wajar marah dan kecewa jika isu KKN terus berlanjut tanpa tindakan nyata dari pemerintah daerah. Jika ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin pemerintahan saat ini akan amburadul dan kehilangan legitimasi,” tegas Ibnu Jandi.

Sebagai solusi, Ibnu Jandi mengusulkan agar Walikota Tangerang meningkatkan etos kerja, memperbaiki RPJMD agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meninggalkan budaya KKN dan hutang politik, serta memperbaiki pengelolaan APBD secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pembentukan tim kerja internal dan eksternal yang profesional sangat diperlukan untuk memastikan program berjalan efektif.

“Yang terpenting, jangan hanya menjadikan kolaborasi sebagai jargon politik, tetapi buktikan dengan kerja nyata bersama semua elemen masyarakat,” pungkas Ibnu Jandi.