Mark Up Harga Beras Impor Picu Kenaikan Harga Pangan, Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Cepat

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 22 Juli 2024 - 07:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Santoso. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi III DPR RI Santoso. (Dok. Dpr.go.id)

HARIANBANREN.COM – Aparat penegak hukum diminta bertindak cepat untuk menyelidiki dugaan penggelembungan harga atau mark up impor beras yang menyeret nama pimpinan.

Mark up harga impor beras, selain menyebabkan beras harganya semakin melambung, juga harga komoditas lainnya.

Anggota Komisi III DPR RI Santoso menyampaikan hal terssbut dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/4/2024).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora agar terbongkar.”

“Kenapa selama ini harga beras harganya semakin melambung tinggi? Karena memang adanya mark up impor beras ini,” kata Santoso.

Dikutip Pangannews.com, tudingan mark up harga dialamatkan kepada pimpinan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/72024).

Atas dugaan melakukan praktek enggelembungan harga beras impor dari Vietnam.

Menurut dia, tindakan cepat aparat penegak hukum diperlukan karena mark up impor beras tersebut diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

“Perilaku lancung (tidak jujur, red.) oknum yang menyengsarakan rakyat harus dihukum seberat-beratnya.”

“Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” kata Santoso.

Menurut dia, mark up impor beras juga memicu kenaikan harga komoditas lain yang akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.

“Harga beras naik berdampak pada naiknya harga komoditas lainnya yang mengakibatkan daya beli rakyat menurun,” kata Santoso.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Infobumn.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Yogyaraya.com dan Hallopapua.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Tak Mau Terulang, Bekasi Siapkan Sensor Canggih di Perlintasan Liar KRL
Usai Kecelakaan Maut, KRL Bekasi Timur–Cikarang Siap Beroperasi Siang Ini
2,7 Juta Anak Sudah Nikmati MBG, Ini Langkah Tegas Pemprov Banten
Heboh! Polisi Aktif Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 Miliar di Bekasi
Isu MBG Butuh 19.000 Sapi Dibantah, Ini Penjelasan Lengkap BGN
Penantian 20 Tahun Berakhir! DPR Resmi Sahkan UU Perlindungan ART
Gulma Asing dari Australia Nyaris Masuk Indonesia, Ini Tindakan Tegas Karantina
Index Politica :Purbaya, AHY dan Nusron Wahid Menteri Paling Memuaskan Publik

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 17:27 WIB

Tak Mau Terulang, Bekasi Siapkan Sensor Canggih di Perlintasan Liar KRL

Rabu, 29 April 2026 - 11:41 WIB

Usai Kecelakaan Maut, KRL Bekasi Timur–Cikarang Siap Beroperasi Siang Ini

Jumat, 24 April 2026 - 19:25 WIB

2,7 Juta Anak Sudah Nikmati MBG, Ini Langkah Tegas Pemprov Banten

Jumat, 24 April 2026 - 19:25 WIB

Heboh! Polisi Aktif Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 Miliar di Bekasi

Jumat, 24 April 2026 - 19:25 WIB

Isu MBG Butuh 19.000 Sapi Dibantah, Ini Penjelasan Lengkap BGN

Berita Terbaru