HARIAN BANTEN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banten kini jadi sorotan serius. Pemerintah Provinsi Banten bergerak memperkuat pengawasan agar program besar ini benar-benar tepat sasaran dan berkualitas.
Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan lintas sektor yang lebih terintegrasi. Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda di Hotel Aston Serang, Rabu (22/4/2026). Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan program nasional tersebut.
“Kami perlu memastikan seluruh kepala daerah di Banten menjadi bagian utama dari suksesnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Andra Soni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pengawasan menjadi faktor krusial agar program berjalan optimal dan berkelanjutan. Ia pun meminta BGN untuk melibatkan pemerintah daerah secara aktif dalam proses pengawasan.
“Kami meminta BGN melibatkan daerah secara aktif dalam pengawasan. Program yang baik harus diimbangi pengawasan agar berjalan optimal, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan keseimbangan pelaksanaan,” kata dia.
Andra juga mengungkapkan bahwa sekitar 2,7 juta anak di Banten telah merasakan manfaat program MBG setiap hari selama lima hari dalam sepekan.
“Ini capaian luar biasa. Pemerintah daerah tidak akan mampu sendiri memberikan layanan sebesar ini kepada masyarakat tanpa dukungan pemerintah pusat,” ungkap dia.
Ia menambahkan, sinergi kepala daerah dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan menjadi kunci agar program berdampak nyata terhadap pertumbuhan anak.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen TNI (Purn.) Dadang Hendrayudha menegaskan bahwa pengawasan ketat harus melibatkan seluruh pihak.
“Kami meminta Gubernur, Bupati, Wali Kota, seluruh unsur Forkopimda hingga satgas untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini di lapangan,” ujar dia.
Ia menjelaskan pengawasan dilakukan dari proses produksi hingga distribusi makanan ke sekolah, serta diperkuat dengan sistem digital.
“Salah satu bentuk penguatan pengawasan adalah melalui platform digital. Dengan sistem itu, kepala daerah bisa memantau langsung jumlah dapur, penerima manfaat, hingga menu harian hanya melalui telepon genggam,” jelas dia.
Selain transparansi, digitalisasi juga mempercepat penanganan masalah di lapangan. BGN juga mendorong pemanfaatan rantai pasok lokal agar ekonomi daerah ikut bergerak.
“Kami berharap rantai pasok di daerah bisa terpenuhi dari peternakan, perikanan, dan sektor lokal lainnya, sehingga petani dan pelaku usaha ikut merasakan manfaat,” kata dia.
BGN menetapkan standar ketat operasional dapur, termasuk higienitas dan kualitas gizi.
“Setiap pelanggaran akan kami tindak. Mulai dari peringatan hingga penutupan operasional jika tidak ada perbaikan,” tegas dia.
“Yang kita kejar bukan makan kenyang, tapi makan bergizi. Komposisinya harus jelas, prosesnya benar, dan dapurnya higienis,” ujar dia.
Direktur Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengungkapkan pihaknya telah menindak pelanggaran di lapangan.
“Sekitar 20 SPPG di wilayah Banten telah kami suspend karena tidak memenuhi standar,” tegas dia.
Ia menyebut pelanggaran umumnya terkait sanitasi dapur, ketiadaan IPAL, dan kualitas makanan yang tidak layak.
Dengan pengawasan yang semakin ketat dan terintegrasi, Program MBG di Banten diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata bagi kualitas gizi dan masa depan anak-anak.
Sumber Berita: infopublik.id
