Harian Banten -Pemerintah mewacanakan penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Suku Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Namun, rencana tersebut masih harus melalui pembahasan dan kesepakatan para tokoh adat sebelum dapat dijalankan.
Sekretaris Desa Kanekes, Medi, mengatakan bahwa masyarakat Badui akan menerima program pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Program MBG itu harus dimusyawarahkan dengan tokoh adat,” ujar Medi saat dihubungi di Rangkasbitung, Senin (11/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Medi, keputusan diterima atau ditolaknya program MBG sepenuhnya bergantung pada hasil musyawarah tokoh adat. Ia mencontohkan, masyarakat Badui sebelumnya telah menerima program bantuan pangan berupa beras setelah mendapat persetujuan para tetua adat.
Namun, ada pula sejumlah program pemerintah yang ditolak karena dinilai tidak sesuai dengan adat, seperti program dana desa.
“Saya kira keputusan program MBG itu diterima atau ditolak tergantung hasil kesepakatan tokoh adat,” tambahnya.
Medi menegaskan, pemerintah desa siap mendukung dan memfasilitasi segala bentuk pelayanan untuk masyarakat, termasuk program pemenuhan gizi, selama sejalan dengan norma dan nilai adat yang berlaku.
Baca Juga:
PMII Ciputat Desak Pemkot Tangsel Terbuka soal Perpanjangan Jabatan Sekda
CGN Gelar “Open Day” Serentak di Lima Negara, Dorong Edukasi Energi Hijau dan Pertukaran Budaya
Sementara itu, Ketua Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Lebak, Asep Royani, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji penerapan program MBG di wilayah masyarakat Badui yang termasuk kategori terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
“Program MBG sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi di wilayah masyarakat Badui,” kata Asep.
Ia menjelaskan, BGN sedang merancang teknis dan mekanisme pendistribusian MBG agar sesuai dengan kondisi geografis serta karakter sosial masyarakat Badui yang masih menjaga jarak dari kehidupan modern.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Ketua Koordinator Sahabat Relawan Indonesia (SRI), Muhammad Arief Kirdiat, yang menilai MBG akan memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat adat.
“Kami memperkirakan sekitar 4.000 anak Badui yang perlu mendapatkan MBG,” ujar Arief.
Menurutnya, persoalan kekurangan gizi di pemukiman Badui kerap memicu munculnya penyakit seperti tuberkulosis (TBC) dan stunting. Karena itu, penerapan program MBG di wilayah adat akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kedaulatan pangan masyarakat Badui.
“Program ini penting untuk memutus rantai masalah gizi yang masih banyak ditemukan di wilayah pedalaman,” tutupnya.
