Harian Banten — Di tengah riuh semangat Hari Kemerdekaan ke-80, publik dikejutkan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece di berbagai wilayah. Aksi ini menyita perhatian publik karena disebut sebagai bentuk kritik dan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi bangsa.
Namun, alih-alih bersikap tegas, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie justru terlihat bingung saat dimintai tanggapan. Ia mengaku belum tahu-menahu soal keberadaan bendera tersebut di wilayahnya.
“Saya belum dapat informasi di Tangsel ada yang ngibarin. Kalau ada info itu, tolong kabari ke saya,” ujar Benyamin saat ditemui di Pamulang, Minggu (4/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut sontak menuai tanda tanya. Di tengah situasi yang menuntut respons cepat dari kepala daerah, justru muncul kesan lamban dan pasif. Bahkan, Benyamin menyatakan belum memiliki sikap, dan memilih menunggu arahan dari Gubernur Banten.
“Saya juga menunggu dari Pak Gubernur, apakah itu dibiarkan karena bentuk ekspresi, atau diturunkan. Saya masih menunggu arahan,” lanjutnya.
Bendera yang ramai dikibarkan ini menampilkan simbol tengkorak tersenyum dengan topi jerami — identik dengan tokoh utama anime One Piece, Monkey D. Luffy. Latar belakang bendera berwarna hitam khas kelompok bajak laut dalam serial tersebut.
Alih-alih bersikap proaktif, Benyamin hanya mengatakan akan berkoordinasi dengan Kapolres dan Kesbangpol, tanpa memberikan kepastian langkah nyata. Padahal, pengibaran bendera selain Merah Putih di momen sakral kemerdekaan, sejatinya bukan sekadar soal ekspresi belaka.
Baca Juga:
Kepsek SMK Letris Pamulang Dinonaktifkan Imbas Viral Dugaan ‘Child Grooming’
Polisi Selidiki Dugaan ‘Child Grooming’ di SMK Letris Pamulang
Ratusan Peserta Meriahkan Festival Pencak Silat Bertajuk Piala Walikota Tangsel
Fenomena ini menimbulkan perdebatan publik: apakah pemerintah terlalu permisif terhadap simbol asing dalam konteks perayaan nasional, atau memang sedang abai terhadap gelombang kekecewaan masyarakat yang mulai mencari cara alternatif untuk bersuara?
Sikap “menunggu arahan” dari seorang kepala daerah di tengah isu nasional yang mengandung muatan simbolik seperti ini, tentu bukan jawaban yang diharapkan warga.
