Rano Alfath: Dugaan Investasi Dana Syariah Indonesia Harus Diusut Tuntas

- Pewarta

Jumat, 16 Januari 2026 - 17:47 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Rano Al Fath - Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Rano Al Fath - Wakil Ketua Komisi III DPR RI

HARIANBANTEN – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menegaskan dugaan permasalahan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) harus diusut secara menyeluruh dan transparan. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Rapat tersebut membahas laporan para lender terkait dugaan gagal bayar yang dinilai merugikan masyarakat. Sejumlah lembaga negara turut hadir, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bareskrim Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam keterangannya, Rano menyebut pola kasus DSI memiliki kemiripan dengan berbagai investasi bermasalah yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hari ini kami mendengar aduan terkait dugaan gagal bayar terhadap platform digital investasi Dana Syariah Indonesia. Ini bukan fenomena baru, karena di masyarakat kerap kali investasi berujung pada penipuan,” ujar Rano Alfath dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI.

Rano menekankan DPR berkewajiban memastikan setiap aduan masyarakat ditangani serius oleh aparat penegak hukum. Ia mengingatkan publik pada kasus besar sebelumnya seperti Binomo dan robot trading yang menelan banyak korban.

“Kasus-kasus sebelumnya sudah menjadi pelajaran. Karena itu, dugaan investasi Dana Syariah Indonesia ini harus diusut tuntas agar tidak terus merugikan masyarakat,” tegasnya.

PT Dana Syariah Indonesia diketahui merupakan perusahaan fintech peer-to-peer lending (P2P lending) yang mengklaim menerapkan prinsip syariah. Namun, laporan gagal bayar dari para lender memunculkan pertanyaan terkait tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Rano juga menyoroti pentingnya peran OJK, Polri, dan PPATK untuk menelusuri aliran dana serta memastikan ada tidaknya unsur pidana. Komisi III DPR RI menegaskan akan mengawal proses penanganan kasus ini hingga tuntas, sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran investasi digital.

Berita Terkait

Jadi Juara Umum di Porprov Banten, Woodball Tangsel Bidik Atlet Tembus PON 2028
Woodball Tangsel Raih 9 Medali Emas di Porprov VII Banten
Puasa 16 Tahun Berakhir, Pencak Silat Tangsel Akhirnya Raih Emas di Porprov Banten
Ahmad Fauzi Dorong Seluruh Operator Transportasi Implementasikan Stimulus Diskon Nataru
Rano Alfath Gelar Pasar Murah dan Gratis Makanan UMKM di Pasar Kemis, Warga Antusias
Sopir Odong-Odong di Ciputat Berkali-kali Setubuhi Anak Kandung Selama 2026
Daftar Atlet Angkat Berat Tangsel yang Berhasil Meraih Medali di Porprov VII Banten
Cabor Angkat Berat Tangsel Sumbang 17 Medali di Porprov VII Banten

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:34 WIB

Jadi Juara Umum di Porprov Banten, Woodball Tangsel Bidik Atlet Tembus PON 2028

Minggu, 22 November 2026 - 15:01 WIB

Woodball Tangsel Raih 9 Medali Emas di Porprov VII Banten

Minggu, 22 November 2026 - 10:23 WIB

Puasa 16 Tahun Berakhir, Pencak Silat Tangsel Akhirnya Raih Emas di Porprov Banten

Sabtu, 21 November 2026 - 16:26 WIB

Ahmad Fauzi Dorong Seluruh Operator Transportasi Implementasikan Stimulus Diskon Nataru

Sabtu, 21 November 2026 - 15:58 WIB

Rano Alfath Gelar Pasar Murah dan Gratis Makanan UMKM di Pasar Kemis, Warga Antusias

Berita Terbaru

Info Banten

Woodball Tangsel Raih 9 Medali Emas di Porprov VII Banten

Minggu, 22 Nov 2026 - 15:01 WIB