HARIAN BANTEN – Lonjakan harga avtur global hingga 80 persen mulai memicu kekhawatiran serius di dalam negeri. DPR pun angkat suara, mengingatkan pemerintah agar tidak lengah menghadapi dampaknya yang bisa merembet ke harga tiket pesawat dan sektor ekonomi lainnya.
Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, menegaskan pemerintah harus sigap merespons lonjakan harga avtur agar tidak berdampak langsung pada masyarakat. Ia menilai kenaikan biaya operasional maskapai berpotensi memicu lonjakan harga tiket pesawat yang dapat menekan daya beli serta mengganggu konektivitas antarwilayah.
“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujar Rivqy di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rivqy juga mengingatkan pentingnya belajar dari pengalaman negara lain, termasuk Vietnam yang sempat mengalami dampak serius akibat krisis avtur hingga harus mengurangi penerbangan secara drastis.
“Kita harus belajar dari negara lain. Krisis avtur sampai memaksa pengurangan penerbangan secara drastis adalah peringatan serius. Indonesia tidak boleh mengalami hal yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, meski kenaikan harga avtur dipengaruhi kondisi geopolitik global dan sulit dihindari, pemerintah tetap memiliki peran penting untuk menahan dampaknya terhadap harga tiket pesawat, mengingat Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara.
“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket. Pemerintah harus hadir karena mobilitas masyarakat Indonesia, dengan kondisi geografis kepulauan, sangat bergantung pada transportasi udara,” katanya.
Baca Juga:
PMII Ciputat Desak Pemkot Tangsel Terbuka soal Perpanjangan Jabatan Sekda
CGN Gelar “Open Day” Serentak di Lima Negara, Dorong Edukasi Energi Hijau dan Pertukaran Budaya
Ia pun mengusulkan langkah konkret seperti pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal untuk maskapai, serta peningkatan produksi dan efisiensi distribusi avtur dalam negeri guna menekan biaya.
“Kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta harus diperkuat agar industri penerbangan nasional lebih tangguh menghadapi krisis,” ujarnya.
“Hal yang kita jaga bukan hanya industri penerbangan, melainkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau,” katanya.
Data menunjukkan, harga avtur domestik di Bandara Soekarno-Hatta melonjak dari Rp13.656,51 per liter pada periode 1–31 Maret 2026 menjadi Rp23.551,08 per liter pada 1–30 April 2026, atau naik 72,45 persen. Jika dibandingkan dengan 2019 sebesar Rp7.970 per liter, kenaikannya mencapai 295 persen.
Sementara itu, harga avtur internasional juga meningkat tajam menjadi US$1,338 per liter pada April 2026, naik 80,32 persen dari Maret 2026 yang sebesar US$0,742 per liter. Dibandingkan tahun 2019 di level US$0,6 per liter, kenaikan mencapai 223 persen.
Lonjakan harga avtur bukan sekadar isu industri penerbangan, melainkan ancaman nyata bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Respons cepat pemerintah menjadi kunci agar dampaknya tidak semakin meluas.
