Harian Banten– Klaim sejumlah lembaga survei yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih berada di atas 70 persen mulai menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sekaligus peneliti di Lembaga Riset Index Institute, Denny Charter, termasuk yang mempertanyakan hasil survei tersebut. Ia menilai tingkat kepuasan publik yang lebih realistis saat ini berada pada kisaran 40 hingga 55 persen.
Sebelumnya, hasil survei IndexPolitica mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 70,77 persen, sedangkan Poltracking Indonesia merilis angka 72,2 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Denny, kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tekanan seharusnya menjadi faktor utama dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Ini bukan sekadar prediksi survei, melainkan estimasi objektif yang dibangun berdasarkan logika ekonomi, psikologi perilaku, ilmu politik, serta pola historis pemerintahan di negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa. Premis utamanya jelas, kondisi ekonomi kita saat ini sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan,” kata Denny, Jumat.
Denny memaparkan sedikitnya empat alasan yang membuat angka kepuasan publik di atas 70 persen patut dipertanyakan.
Pertama, faktor ekonomi yang selama ini menjadi penentu utama tingkat kepuasan masyarakat. Ia merujuk pada teori economic voting, yakni kecenderungan masyarakat menilai pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi yang mereka rasakan.
Baca Juga:
Dishub Tangsel Ajukan Hibah 10 Bus Sekolah ke Kemenhub
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta dominasi lapangan kerja informal menjadi faktor yang dapat memengaruhi penilaian publik terhadap pemerintah.
“Dalam kondisi perlambatan ekonomi dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, sangat jarang tingkat kepuasan publik dapat bertahan sangat tinggi. Pengalaman di berbagai negara berkembang menunjukkan kepuasan biasanya bergerak lebih moderat,” ujarnya.
Alasan kedua adalah adanya kesenjangan antara ekspektasi dan realisasi program pemerintah. Denny menilai tingginya harapan masyarakat terhadap berbagai program unggulan dapat berubah menjadi kekecewaan apabila implementasinya tidak berjalan sesuai harapan.
Ia mencontohkan sejumlah program strategis yang secara konsep mendapat dukungan publik, namun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Ketika manfaat program belum dirasakan secara merata, persepsi publik dapat berubah dengan cepat,” katanya.
Ketiga, Denny menyoroti faktor non-ekonomi seperti tingkat kepercayaan masyarakat, transparansi, kompetensi, serta responsivitas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik.
Menurutnya, terdapat perbedaan persepsi yang cukup tajam antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kelompok masyarakat perkotaan dan kelas menengah cenderung lebih sensitif terhadap isu inflasi, lapangan pekerjaan, hingga biaya hidup.
Selain itu, perkembangan media sosial juga dinilai mempercepat penyebaran berbagai persepsi terkait kondisi ekonomi dan pemerintahan.
“Informasi yang beredar di ruang digital turut membentuk cara masyarakat menilai situasi yang sedang terjadi,” ungkapnya.
Alasan keempat berkaitan dengan pengalaman historis. Denny menilai tingkat kepuasan publik umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan stabilitas sosial yang terjadi pada suatu periode pemerintahan.
Ia menyebut negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan berupa pertumbuhan ekonomi moderat, ketimpangan sosial, hingga persoalan fiskal umumnya sulit mempertahankan tingkat persetujuan publik di atas 60 persen dalam jangka waktu panjang.
Karena itu, Denny berpendapat rentang kepuasan publik sebesar 40 hingga 55 persen justru lebih mencerminkan kondisi yang realistis saat ini.
“Rentang tersebut masih cukup untuk menunjukkan adanya legitimasi publik terhadap pemerintah. Namun, angka itu juga dapat menjadi pengingat bahwa berbagai persoalan mendasar masih perlu mendapat perhatian dan perbaikan,” pungkasnya.
