HARIANBANTEN – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Serang memantik kritik keras dari Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul. Ia menilai Wali Kota Serang Budi Rustandi belum menunjukkan kepemimpinan yang solutif dalam menangani persoalan mendasar yang terus berulang dan merugikan warga.
Menurut Adib, sejak awal menjabat, kepala daerah semestinya hadir sebagai pengambil keputusan yang tegas dan terukur, bukan sekadar menampilkan aktivitas seremonial maupun pencitraan di media sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika seseorang menawarkan diri menjadi wali kota, maka ia harus siap menyelesaikan masalah rakyat. Bukan sibuk membangun citra, sementara persoalan banjir terus berulang,” ujar Adib Miftahul, Rabu (14/1/2026).
Ia menilai kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Serang cenderung reaktif dan tidak berbasis perencanaan jangka panjang. Langkah-langkah yang dilakukan dinilai hanya untuk menunjukkan kesan bekerja, tanpa menyentuh akar persoalan di lapangan.
Baca Juga:
AutoFlight Sukses Lakukan Pengiriman Teh dengan eVTOL Kelas 2 Ton Pertama di Tiongkok
Aksi Nekat di Pabrik Nikomas, Pelaku Utama Masih Buron Usai 3 Rekannya Disidang
“Kebijakan itu terlihat seperti pencitraan. Ada aktivitas, tapi tidak berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Adib juga menyoroti belum adanya arah pembangunan yang jelas di Kota Serang. Menurutnya, absennya grand design membuat penanganan isu strategis seperti banjir, kualitas sumber daya manusia, serta akses pendidikan dan kesehatan berjalan lambat dan tidak terintegrasi.
Baca Juga:
Gas Subsidi Disulap Jadi LPG 12 Kg! Pertamina Langsung Putus Kontrak Pangkalan Nakal
20 Truk Disalurkan ke Koperasi Merah Putih Cilegon, Harga Pangan Siap Ditekan!
Ruang Kelas Tak Ada, Puluhan Siswa Siswa SD di Pandeglang Belajar di Musala
“Terlihat belum ada desain besar yang jelas. Mau dibawa ke mana Kota Serang ini, prioritasnya apa, itu belum tampak,” ungkap Adib.
Ia turut mengkritik pernyataan Wali Kota Serang di media sosial yang dinilai terlalu menyederhanakan persoalan banjir dengan menyalahkan kondisi drainase.
“Kalau kepala daerah hanya menyalahkan selokan, itu bukan solusi. Wali kota punya kewenangan dan anggaran, seharusnya fokus bekerja, bukan beralasan,” katanya.
Sebagai ibu kota Provinsi Banten, lanjut Adib, Kota Serang seharusnya menjadi etalase pembangunan daerah. Namun hingga kini, ia menilai perubahan yang dirasakan masyarakat belum signifikan.
“Sejak dilantik, wali kota dan wakil wali kota seharusnya menjadi pemecah kebuntuan. Jika Kota Serang masih stagnan, maka itu menunjukkan lemahnya kepemimpinan,” pungkasnya.
