HARIANBANTEN – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Serang memantik kritik keras dari Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul. Ia menilai Wali Kota Serang Budi Rustandi belum menunjukkan kepemimpinan yang solutif dalam menangani persoalan mendasar yang terus berulang dan merugikan warga.
Menurut Adib, sejak awal menjabat, kepala daerah semestinya hadir sebagai pengambil keputusan yang tegas dan terukur, bukan sekadar menampilkan aktivitas seremonial maupun pencitraan di media sosial.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika seseorang menawarkan diri menjadi wali kota, maka ia harus siap menyelesaikan masalah rakyat. Bukan sibuk membangun citra, sementara persoalan banjir terus berulang,” ujar Adib Miftahul, Rabu (14/1/2026).
Ia menilai kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Serang cenderung reaktif dan tidak berbasis perencanaan jangka panjang. Langkah-langkah yang dilakukan dinilai hanya untuk menunjukkan kesan bekerja, tanpa menyentuh akar persoalan di lapangan.
Baca Juga:
Gunung Anak Krakatau Erupsi, Dindikbud Kota Serang Alihkan KBM ke Online Mulai Besok
Abu Vulkanik Bisa Sebabkan Gangguan Perpanasan, Dinkes Tangsel Imbau Warga Pakai Masker
“Kebijakan itu terlihat seperti pencitraan. Ada aktivitas, tapi tidak berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Adib juga menyoroti belum adanya arah pembangunan yang jelas di Kota Serang. Menurutnya, absennya grand design membuat penanganan isu strategis seperti banjir, kualitas sumber daya manusia, serta akses pendidikan dan kesehatan berjalan lambat dan tidak terintegrasi.
Baca Juga:
Dahua Technology Hadirkan Solusi Hunian Cerdas Terintegrasi di IFA Berlin 2026
Haier Jalin Kemitraan Global dengan UEFA Champions League
Hisense Hadirkan Warna yang Lebih Nyata dan Nyaman di Mata, serta Hiburan Imersif di IFA 2026
“Terlihat belum ada desain besar yang jelas. Mau dibawa ke mana Kota Serang ini, prioritasnya apa, itu belum tampak,” ungkap Adib.
Ia turut mengkritik pernyataan Wali Kota Serang di media sosial yang dinilai terlalu menyederhanakan persoalan banjir dengan menyalahkan kondisi drainase.
“Kalau kepala daerah hanya menyalahkan selokan, itu bukan solusi. Wali kota punya kewenangan dan anggaran, seharusnya fokus bekerja, bukan beralasan,” katanya.
Baca Juga:
55 WN Tiongkok Diduga Jadi Kuli di Proyek Smartfren Serpong, Diamankan Imigrasi
CHiQ Tampil di IFA 2026: Dari Ekspansi Global Menuju Jangkauan yang Kian Kuat di Pasar Lokal
Sebagai ibu kota Provinsi Banten, lanjut Adib, Kota Serang seharusnya menjadi etalase pembangunan daerah. Namun hingga kini, ia menilai perubahan yang dirasakan masyarakat belum signifikan.
“Sejak dilantik, wali kota dan wakil wali kota seharusnya menjadi pemecah kebuntuan. Jika Kota Serang masih stagnan, maka itu menunjukkan lemahnya kepemimpinan,” pungkasnya.










