HARIANBANTEN – Kabupaten Pandeglang kembali menempati posisi teratas sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten. Data tahun 2025 mencatat sebanyak 105.350 jiwa atau 8,51 persen dari total penduduk hidup dalam kondisi miskin—angka tertinggi secara persentase dibanding seluruh kabupaten dan kota di Banten.
Data tersebut dihimpun Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang berdasarkan perhitungan resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Temuan ini menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Pandeglang masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.
Fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pandeglang, Iik Ihromi, mengungkapkan angka kemiskinan bahkan menunjukkan tren peningkatan berdasarkan pendataan terbaru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jumlah warga miskin mencapai 105.350 jiwa atau 8,51 persen. Pandeglang paling tinggi dibanding daerah lain se-Banten,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan, tingginya angka kemiskinan tidak lepas dari terbatasnya lapangan pekerjaan yang berdampak langsung pada tingginya pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian warga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
Sebaran warga miskin terbanyak sementara tercatat di Kecamatan Mandalawangi dan Cikeusik. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga menyentuh pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama akses pendidikan bagi anak.
Sebagai perbandingan, persentase kemiskinan daerah lain di Banten berada di bawah Pandeglang, seperti Kabupaten Lebak 8,03 persen, Kabupaten Tangerang 6,42 persen, Kota Serang 5,65 persen, Kota Tangerang 5,43 persen, Kabupaten Serang 4,48 persen, Kota Cilegon 3,75 persen, hingga Kota Tangerang Selatan yang terendah dengan 2,39 persen.
Baca Juga:
Masih Bandel Pasang di Atas Tanah, Kabel Provider Internet di Ciputat Diputus Paksa
Walikota Tangsel: Jajaran Direksi BUMD Pasar Harus Profesional
Meski beberapa daerah memiliki jumlah warga miskin lebih besar secara total, secara persentase Pandeglang tetap tertinggi. Kondisi ini menjadi sinyal kuat perlunya percepatan kebijakan strategis, terutama pembukaan lapangan kerja dan penguatan program pengentasan kemiskinan, agar kesenjangan sosial tidak semakin melebar.
