HARIAN BANTEN – Di balik citra sebagai kawasan industri strategis, Provinsi Banten justru dituding menyimpan ironi besar—pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi rakyat kecil masih bergulat dengan kemiskinan yang tak kunjung usai.
Aksi unjuk rasa yang digelar Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (23/4), menjadi sorotan publik. Koordinator umum aksi, Bento, menilai pembangunan di Banten selama ini tidak menyentuh akar persoalan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan pemerintah tidak bersifat inklusif dan justru memperlebar ketimpangan antarwilayah.
“Banten ini kaya secara teori, tapi realitasnya masyarakat tetap sengsara. Ada ketimpangan yang sangat nyata antara wilayah Utara dan Selatan. Saat kemiskinan di kota turun, kemiskinan di desa justru naik menjadi 6,27 persen. Ini membuktikan pembangunan kita salah arah,” katanya di sela-sela aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bento juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS per September 2025, garis kemiskinan di Banten mencapai Rp715.288 per kapita per bulan. Ia menyoroti beban kebutuhan pangan yang mendominasi hingga 73,35 persen sebagai indikator kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan mencolok terlihat antara wilayah industri seperti Tangerang Raya dengan daerah seperti Pandeglang dan Lebak.
“Industrialisasi di Banten selama ini tidak inklusif. Banyak pabrik besar, tapi pengangguran lokal tetap tinggi karena adanya ketidaksesuaian keterampilan. Rakyat lokal akhirnya hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ungkapnya.
Selain itu, KMS 30 turut menyoroti struktur APBD Banten 2026 yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Dari total Rp10,14 triliun, sebagian besar anggaran terserap untuk belanja birokrasi, sementara pembangunan langsung untuk masyarakat dinilai minim.
“Mayoritas anggaran habis untuk membiayai birokrasi, bukan untuk rakyat. Ini ironis. Di saat petani susah pupuk dan nelayan sulit solar, anggaran justru terserap untuk mempertahankan kenyamanan elit politik,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten, Andra Soni, dalam Musrenbang RKPD 2027 di KP3B, Kamis (23/4), menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penanganan kesenjangan pembangunan. Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ke depan akan difokuskan pada pemerataan.
“Hasil ini akan dirumuskan menjadi kesepakatan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pihak lainnya,” katanya.
“Yang menjadi pembeda adalah indikator-indikatornya. Kita punya target khusus, salah satunya adalah penanganan disparitas (kesenjangan). Kita ingin pembangunan tidak hanya terpusat, tapi merata ke seluruh pelosok Banten,” ujarnya.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa angka pertumbuhan belum tentu mencerminkan kesejahteraan nyata. Kini, publik menanti apakah janji pemerataan benar-benar terwujud atau sekadar menjadi wacana berulang.
Sumber Berita: tangerangekspres.disway.id
